PENIPUAN DIGITAL: Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Senin (16/11/2026).
PENIPUAN DIGITAL: Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Senin (16/11/2026).SWARA INDONESIA RAYA / Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh

Indeks Keberdayaan Konsumen Naik 77%, BI Sebut Masih Kritis

Edukasi Konsumen Dinilai Belum Cukup Hadapi Penipuan Digital
Diterbitkan pada: 

Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran mencapai 77,03 persen pada 2026, tetapi masih berada dalam kategori kritis.

BANK Indonesia (BI) mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) mencapai 77,03 persen pada 2026.

Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan dengan hasil survei 2023 sebesar 64,67 persen. Meski meningkat, keberdayaan konsumen masih berada dalam kategori kritis.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan, peningkatan indeks mencerminkan kemampuan konsumen yang semakin baik dalam mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, dan berhati-hati ketika bertransaksi. Namun, dia mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat.

"Meskipun meningkat, kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya," ujarnya dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, di Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

Konsumen dinilai masih perlu meningkatkan perilaku transaksi aman dan kesadaran memperjuangkan haknya. Selain itu, terdapat potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan indeks, tetapi mewujudkan konsumen yang mampu bertransaksi secara aman dan mau memperjuangkan haknya," katanya.

Menurut Fili, nantinya hasil IKKSP akan menjadi acuan dalam penguatan kebijakan dan pengawasan, sekaligus menentukan sasaran, wilayah, serta prioritas program Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK) 2027.

Di sisi lain, Filianingsih menegaskan edukasi konsumen penting, tetapi tidak cukup untuk menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin masif saat ini.

"Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan," ujarnya.

Menurut dia, penipuan digital semakin terorganisasi, lintas batas, dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Sebagai informasi, Geber PK 2027 akan diarahkan melalui tiga pilar, yakni Empower Consumer, Stronger Protection, dan Collaborative Act.