Pegawai menata uang rupiah di Cash Center Bank Mandiri di Jakarta  Swara Indonesia Raya/Salman Toyibi
Ekonomi Bisnis

Panda Bonds Berpotensi Tekan Biaya Utang, Risiko Currency Mismatch Mengintai

Biaya rendah Panda Bonds dibayangi risiko kurs Yuan

Aris Nurjani, Nabil Syarifudin

Panda Bonds tawarkan kupon rendah, tetapi risiko nilai tukar dapat meningkatkan beban utang negara.

Di tengah kebutuhan pembiayaan negara dan dinamika pasar keuangan global, Indonesia mulai memperluas sumber pendanaan melalui penerbitan Panda Bonds di pasar Tiongkok.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman menilai minat investor Tiongkok terhadap penerbitan Panda Bonds Indonesia tahap kedua senilai RMB10 miliar masih cukup baik. Hal ini tercermin dari total permintaan yang mencapai RMB17,26 miliar, dengan bid-to-cover ratio sebesar 1,73 kali.

Menurutnya, daya tarik tersebut didukung oleh eratnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia–Tiongkok, fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup baik di tengah ketidakpastian global, serta tingkat kupon yang kompetitif.

"Terlebih, berbeda dengan arah suku bunga kebijakan global, suku bunga kebijakan PBoC cenderung rendah karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang saat ini dalam tren slowdown. Hal ini membuat kupon Panda Bonds Indonesia yang ditawarkan menjadi cukup menarik bagi mereka," ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Senin, (16/11/2026).

Ia menambahkan di sisi Indonesia, penerbitan Panda Bonds juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan valuta asing dengan biaya yang relatif rendah.

Faisal mengatakan apalagi, kerangka kerja Local Currency Transaction (LCT) memungkinkan penggunaan yuan atau renminbi (CNY) dalam transaksi perdagangan bilateral, investasi, serta penyelesaian transaksi keuangan lintas negara dengan Tiongkok.

"Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang utama serta salah satu investor terbesar bagi Indonesia," katanya.

Meski demikian, Faisal menilai keberlanjutan minat investor terhadap Panda Bonds Indonesia tetap bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kredibilitas fiskal pemerintah, stabilitas makroekonomi, kondisi likuiditas pasar keuangan Tiongkok, serta persepsi investor terhadap risiko Indonesia. Hal tersebut juga mencakup perkembangan terkait MSCI dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Dari sisi biaya pendanaan, Panda Bonds menawarkan tingkat kupon sebesar 1,96 persen untuk tenor tiga tahun, 2,15 persen untuk tenor lima tahun, dan 2,50 persen untuk tenor tujuh tahun.

Tingkat kupon tersebut secara nominal relatif lebih rendah dibandingkan obligasi pemerintah Indonesia yang berdenominasi dolar AS maupun euro.

Sebagai perbandingan, yield obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar AS untuk tenor lima tahun berada di sekitar 5,05 persen, sedangkan obligasi berdenominasi euro dengan tenor tujuh tahun memiliki yield sekitar 4,56 persen.

Kendati demikian, ia menyampaikan pemerintah tetap perlu memperhitungkan biaya transaksi, konversi mata uang, serta lindung nilai (hedging).

"Dengan demikian, keunggulan biaya Panda Bonds perlu dievaluasi berdasarkan all-in funding cost setelah memperhitungkan seluruh biaya dan risiko nilai tukar," tuturnya.

Faisal juga menyoroti risiko utama dari penerbitan Panda Bonds, yakni fluktuasi nilai tukar, khususnya apabila CNY mengalami apresiasi terhadap rupiah, dan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban pembayaran pokok dan bunga utang dalam APBN.

Menurutnya risiko ini semakin relevan mengingat sebagian besar penerimaan pemerintah berasal dari rupiah, sementara kewajiban pembayaran obligasi dilakukan dalam valuta asing, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian mata uang (currency mismatch).

Selain itu, ia menambahkan pemerintah perlu mengantisipasi risiko likuiditas CNY serta risiko pembiayaan kembali (refinancing) ketika obligasi jatuh tempo.

"Untuk memitigasinya, pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen lindung nilai seperti cross-currency swap, menyediakan cadangan likuiditas CNY, serta menjaga diversifikasi utang berdasarkan mata uang dan sumber pembiayaannya," katanya.

Inisiatif Diplomasi di Tingkat Regional Harus Diikuti Penegakan Hukum

PGRI Jateng Sebut Indonesia Masih Kekurangan Guru

Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Masuk Daftar Sasaran Penyadapan

Siapkan Payung! Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini

Ketika Energi jadi Senjata