DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi tantangan besar untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir 2026. Dengan realisasi Rp1.796,8 triliun sampai Oktober 2026, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp560,9 triliun untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.357,7 triliun.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai pencapaian target penerimaan pajak secara penuh cukup berat. Meski demikian, realisasi mendekati 98 persen dari target menurutnya masih memungkinkan dengan mempertimbangkan pola peningkatan pembayaran pajak menjelang akhir tahun.

"Perlu diluruskan bahwa selisih antara target Rp2.357,7 triliun dan realisasi Rp1.796,8 triliun adalah Rp560,9 triliun, bukan Rp514 triliun. Angka Rp514 triliun merupakan perkiraan tambahan penerimaan pajak selama November–Desember," kata Josua kepada Swara Indonesia Raya pada Minggu (15/11/2026).

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Josua menjelaskan, apabila tambahan penerimaan Rp514 triliun selama November–Desember dapat tercapai, total penerimaan pajak sepanjang 2026 akan mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp46,9 triliun.

Untuk mencapai target secara penuh, pemerintah perlu mengumpulkan rata-rata Rp280,5 triliun per bulan selama dua bulan terakhir. Jumlah tersebut sekitar 56 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan Januari–Oktober yang mencapai Rp179,7 triliun.

"Menurut saya, pencapaian 100 persen target pajak cukup berat, sedangkan realisasi mendekati 98 persen masih memungkinkan, mengingat adanya pola peningkatan pembayaran pajak menjelang akhir tahun," ujarnya.

Meski demikian, Josua mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar besarnya penerimaan, tetapi juga memperhatikan kualitas pertumbuhannya.

Sebagian pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini dipengaruhi normalisasi administrasi perpajakan dan dinamika restitusi sehingga belum seluruhnya mencerminkan penguatan basis pajak yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, menurutnya kabar positif yang perlu disoroti datang dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2 persen dari target APBN.

Josua menilai, capaian tersebut dapat membantu mengimbangi risiko kekurangan penerimaan pajak. Namun, ketergantungan pada penerimaan berbasis komoditas tetap perlu diwaspadai karena sensitif terhadap perubahan harga global.

Dalam jangka pendek, Josua menyarankan pemerintah perlu mengoptimalkan kepatuhan pajak melalui pengawasan berbasis data dan memperkuat penagihan atas kewajiban yang telah jatuh tempo. Di sisi lain, kelancaran restitusi juga perlu dijaga agar tidak mengganggu likuiditas dunia usaha.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan pencapaian target pajak melalui penagihan yang terlalu agresif apabila justru berpotensi melemahkan aktivitas usaha.

Menurut Josua, tantangan APBN 2026 bukan hanya menutup kekurangan penerimaan pajak, tetapi juga memastikan defisit tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

"Kredibilitas fiskal akan lebih terjaga apabila pemerintah transparan mengenai potensi kekurangan penerimaan, disiplin mengendalikan belanja, dan konsisten mempertahankan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB," tutupnya.