Pemerintah terus berupaya menyediakan hunian layak dan murah untuk masyarakat lewat program perumahan rakyat, yang tahun ini mencatatkan rekor baru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah melipatgandakan target bantuan perumahan rakyat demi memastikan pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah.

"Satu tahun ini ada 400.000 rumah rakyat yang dibedah. Ini suatu langkah yang progresif dibanding tahun lalu yang hanya 45.000," kata Maruarar di acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain program bedah rumah yang melonjak drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun ini, pemerintah juga mencatatkan rekor baru dalam penyediaan rumah subsidi.

Sepanjang 2026, alokasi rumah subsidi telah mencapai 305.000 unit, melampaui capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 278.000 unit. Angka ini sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang sempat berada di level 228.000 unit pada 2023.

Lonjakan angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program ini. Dukungan anggaran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang disiapkan senilai Rp50 triliun bahkan telah dimanfaatkan sekitar 120.000 orang per hari ini untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah.

Maruarar menyinggung kebijakan penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari kisaran 22% menjadi 8% di pemerintahan kali ini.

Adapun anggaran yang disiapkan tahun ini mencapai Rp50 triliun, naik dari sebelumnya Rp36 triliun pada Juni lalu karena serapannya sangat tinggi.

Menurut Maruarar, per 13 November 2026, sudah 120.000 orang yang membangun, membeli, dan merenovasi rumah lewat program pemerintah ini.

Selain itu, pemerintah juga memberi keringanan legalitas melalui program sertifikasi gratis bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, yang membiayai seluruh administrasi kepemilikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kombinasi antara perbaikan rumah, subsidi pembiayaan, penggratisan biaya sertifikat, serta pelibatan sektor swasta dan perbankan diyakini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menggerakkan rantai pasok industri bahan bangunan di daerah.

"Itu sangat menggerakkan ekonomi karena ada tukang, ada bahan-bahan bangunan yang bergerak, toko-toko bangunan yang hidup di daerah," pungkas Maruarar.

Pemenuhan kebutuhan perumahan dilakukan melalui dua jalur, yakni program yang menggunakan APBN Kementerian PKP dan program di luar APBN Kementerian PKP.

Adapun program melalui APBN Kementerian PKP meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penataan kawasan kumuh, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Sementara jalur kedua mencakup program perumahan melalui APBN kementerian/lembaga dan APBD, kredit pemilikan rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Kredit Program Perumahan (KPP), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan, pihaknya mengagendakan akad massal KPR 70.000 unit bersama BTN di Malang, Jawa Timur dan 30.000 unit di Bekasi, Jawa Barat.

Mengacu data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), per 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran FLPP mencapai 194.360 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp24,22 triliun. Capaian itu 55,53 persen dari target 2026 sebanyak 350.000 unit

"Khusus sepanjang Oktober 2026, penyaluran tercatat sebanyak 29.352 unit rumah atau meningkat sekitar 22 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma.

Khusus sepanjang Oktober 2026, penyaluran meningkat sekitar 22 persen secara tahunan.

Tiga asosiasi menjadi penyumbang realisasi unit tertinggi adalah Realestat Indonesia (REI) sebanyak 81.788 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) sejumlah 55.315 unit, dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) sekitar 26.668 unit.

Adapun tiga bank penyalur dengan unit tertinggi yakni BTN sebanyak 85.341 unit, BTN Syariah sejumlah 46.747 unit, dan BRI sebanyak 25.650 unit.

Hingga 1 November 2026, sebanyak 332.453 unit rumah mendapat BSPS atau bedah rumah. Targetnya, 400.000 unit rumah bisa tersentuh program ini sampai akhir tahun.

Program Penyaluran Rumah Susun Siap Huni, realisasinya sebanyak 25 unit rusun sudah siap huni yang telah tersalurkan sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026 dari total target 10.000 unit. "Ada 4.093 unit rusun ready stock yang siap diserap dan dialokasikan untuk target berikutnya," ungkap Didyk.

Sementara, pada Program Bedah Rumah Usulan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan target 39.000 unit, tercatat 204 unit rumah telah rampung 100 persen secara fisik. Perinciannya, dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)/Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebanyak 77 unit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 76 unit, dan Kementerian Sosial (Kemensos) 51 unit.

Program Rumah Susun (Rusun) Kontrak Tahun Jamak (Multi-Years) TA 2025–2026 mencapai 75,38 persen dan pengawasan sebesar 79 persen.

Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada 240 unit, terdiri dari 4 tower hunian yang telah mencapai progres fisik 100 persen. Sementara Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN)/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 65 unit dalam 1 tower telah mencapai progres 97,45 persen.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan, selisih di sektor rumah susun yakni realisasi fisik tercatat 48,85 persen dengan penyerapan anggaran 75,38 persen. "Hal ini dipengaruhi tambahan anggaran untuk pengadaan mebel dan pembangunan bantuan PSU yang masih dalam pengerjaan," kata Fitrah.

Pada Program Hunian Tetap (huntap) CSR Buddha Tzu Chi untuk penanganan relokasi/bencana berbasis kemitraan CSR, sebanyak 1.294 unit rumah huntap telah selesai dan dilakukan serah terima hingga 1 November 2026.

Selanjutnya, di penyediaan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Jawa Barat, telah diselesaikan komponen struktur modular untuk 657 unit rumah..

Untuk hunian tetap pascabencana erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, realisasi pembayaran dan fisik telah tuntas 100 persen.

Adapun relokasi terpusat Rumah Khusus Pesisir di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan relokasi wilayah Sumatera masih berada dalam tahap konstruksi awal dan pematangan lahan fisik, angkanya di bawah 10 persen.