Sisa Dua Bulan, Pemerintah Pacu Realisasi Belanja Rp945,2 Triliun

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran belanja negara sebesar Rp945,2 triliun untuk periode November hingga Desember 2026, sejalan dengan hal tersebut, seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi belanja, terutama untuk program-program prioritas.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, percepatan belanja program prioritas diperlukan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa percepatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tetapi dengan tetap dengan menjaga efisiensi. Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja," ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan secara tepat, sehingga percepatan belanja harus berjalan beriringan dengan penerapan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Suahasil menjelaskan, realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari target Rp3.149,7 triliun.

Capaian belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja K/L sebesar Rp1.239,1 triliun atau 82 persen dari target Rp1.510,5 triliun, serta belanja non-K/L sebesar Rp1.104,5 triliun atau 67,4 persen dari target Rp1.639,2 triliun.

Menurut Suahasil, realisasi belanja negara berpotensi meningkat pada November dan Desember seiring dengan penyelesaian kontrak pekerjaan oleh kementerian dan lembaga menjelang akhir tahun. Meski sebagian pekerjaan telah berlangsung, pembayaran anggarannya umumnya dilakukan setelah kontrak diselesaikan.

"Seperti biasa kementerian/lembaga menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember sehingga meskipun pekerjaannya sudah berlangsung, tetapi pembayarannya nanti akan banyak yang di Desember karena pembayaran semua biasanya mengikuti penyelesaian kontrak," tuturnya.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari target awal APBN 2026 sebesar Rp693 triliun.

Suahasil menyampaikan, pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD dari pagu awal Rp693 triliun menjadi Rp726,2 triliun.

"Dengan tambahan ini maka keseluruhannya transfer ke daerah transfer ke daerah pagunya adalah Rp726,2 triliun," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan belanja rutin, termasuk subsidi, bantuan pemerintah, serta sejumlah program prioritas lainnya.

“Terlebih di akhir tahun ini, di kuartal III itu banyak sekali stimulus ekonomi yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Meski demikian, Sudarto menekankan percepatan penyerapan anggaran harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata kelola dan efisiensi.

Menurutnya hal ini diperlukan agar realisasi belanja dapat berjalan optimal sekaligus memastikan penggunaan uang negara tetap akuntabel.