OJK menyiapkan aplikasi "anti-scam" untuk membantu masyarakat memeriksa nomor telepon, tautan, hingga rekening yang terindikasi terkait penipuan.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aplikasi anti-scam untuk membantu masyarakat mengidentifikasi potensi penipuan sebelum melakukan transaksi keuangan.
Aplikasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk memeriksa keamanan nomor telepon, tautan, hingga rekening yang diduga berkaitan dengan tindak penipuan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyampaikan, pengembangan aplikasi tersebut menjadi salah satu langkah preventif untuk memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya risiko kejahatan keuangan digital.
"Kami akan launch anti-scam apps. Ini yang paling depan sekali," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kesulitan memastikan keamanan berbagai informasi sebelum bertransaksi.
Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya dapat memeriksa apakah nomor telepon yang menghubungi mereka legal atau ilegal, tautan yang diterima palsu atau tidak, hingga rekening yang akan menjadi tujuan transfer aman atau terindikasi digunakan untuk penipuan.
Menurut Dicky, kebutuhan terhadap layanan tersebut semakin mendesak seiring meningkatnya laporan penipuan. Dia mengungkapkan, dalam kurun waktu sedikit lebih dari dua tahun sejak kehadiran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), jumlah laporan meningkat dari sekitar 18.000 menjadi lebih dari 700.000 laporan.
Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan penipuan keuangan tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing lembaga.
Sebab, satu transaksi digital dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, merchant aggregator, platform digital, hingga vendor pihak ketiga.
Bagi konsumen, kompleksitas ekosistem tersebut tidak mengubah kebutuhan utama mereka ketika mengalami penipuan, yakni memperoleh kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dan pemulihan dana yang hilang.
"Konsumen hanya butuh satu, yaitu kejelasan," lanjutnya.
Dicky menegaskan, penguatan perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan penanganan pengaduan setelah masyarakat mengalami kerugian. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak sebelum konsumen melakukan transaksi.
"Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah, itu terlambat," ujarnya.
Menurut dia, kecepatan inovasi industri keuangan digital harus diimbangi dengan kecepatan perlindungan konsumen. Industri juga perlu memastikan transparansi informasi dan biaya, keamanan transaksi dan data, serta mekanisme pemulihan ketika konsumen mengalami kerugian.
Saat ini, pengembangan aplikasi anti-scam tersebut masih berada dalam tahap sandbox. OJK memperoleh dukungan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation untuk membangun aplikasi tersebut.
Pada tahap awal, aplikasi akan difokuskan untuk membantu masyarakat memeriksa legalitas dan keamanan informasi sebelum melakukan transaksi.
Selanjutnya, OJK berencana mengintegrasikan aplikasi dengan basis data berbagai kementerian dan lembaga serta Satgas PASTI.
Dicky mengatakan, integrasi data tersebut juga membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk melakukan analisis jaringan penipuan atau network analysis.