KTT ASEAN: Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti sesi pleno pembukaan KTT ASEAN ke-49 di Pasai City, Filipina, pada 15 November 2026. BIRO SETPRES RI/MUCHLIS JR
Asia

ASEAN Harus Bersatu Tangani Bencana

Konsistensi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan Menjadi Modal Memperkuat Posisi di ASEAN

Ardyan M. Erlangga, Siti Zahwa Humaira, A. Hendy Prasetyo, Nazarudin Latif

Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong kerja sama ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas. Namun, kepemimpinan diplomatik harus disertai konsistensi penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan.

NEGARA anggota ASEAN perlu memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi berbagai ancaman bencana yang dampaknya dapat melintasi batas-batas negara.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan rawan bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat memicu kabut asap lintas batas hingga gempa bumi dan letusan gunung berapi akibat aktivitas geologis di kawasan Cincin Api Pasifik. 

Pengalaman menghadapi kabut asap yang berdampak pada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam hingga Filipina menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan koordinasi dan kerja sama ASEAN yang lebih konkret.

KTT ASEAN: Infografis Menjelaskan Lima Agenda Utama KTT ASEAN di Filipina.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Agus Haryanto, mengatakan pada KTT ASEAN ke-49 di Manila, Indonesia seharusnya mengajak negara lain membahas karhutla dan penanggulangan ke depan dalam kerangka ASEAN. 

“Indonesia dan negara lain di kawasan harus menangani karhutla dalam kerangka ASEAN. Kita harus mendorong ASEAN sebagai pusat,” ujar dia kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/2026). 

ASEAN sebenarnya sudah mempunyai lembaga antarpemerintah yang memfasilitasi koordinasi penanganan bencana, yaitu The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).  AHA Centre berkedudukan di kompleks Gedung BNPB di Jakarta. 

Keberadaan pusat koordinasi tersebut memberikan posisi strategis bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama penanggulangan bencana di kawasan.

“Indonesia punya posisi strategis untuk memimpin hal ini. Ada juga tagline ‘One ASEAN, One Response’. Jadi di Asia Tenggara ini respons bersama di mana ASEAN sebagai center. Kantor AHA kan di Indonesia,” lanjut dia. 

AGUS HARYANTO Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto
Indonesia dan negara lain di kawasan harus menangani karhutla dalam kerangka ASEAN. Kita harus mendorong ASEAN sebagai pusat
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Agus Haryanto

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dina Sulaeman mengatakan dorongan solusi ASEAN dalam menangani karhutla perlu diapresiasi. 

Namun inisiatif ini harus disertai konsistensi penegakan hukum di dalam negeri untuk memperkuat legitimasi Indonesia di meja perundingan.

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan menunjukkan tanggung jawab Indonesia sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya dalam perundingan ASEAN.

"Indonesia jadi memiliki legitimasi untuk meminta Singapura dan Malaysia ikut bertanggung jawab mengawasi perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis atau investasi dengan karhutla di Indonesia," ujar Dina kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/2026).

Diplomasi Reaktif 

Menurut Dina, diplomasi ASEAN dalam menangani pencemaran asap lintas batas selama ini cenderung reaktif. Kerja sama meningkat ketika kebakaran hutan mencapai puncaknya, tetapi perhatian politik cenderung meredup setelah kondisi membaik. Pola ini memperlihatkan kelemahan tata kelola lingkungan ASEAN.

Karhutla menurut dia, tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai masalah internal negara titik api, melainkan berkaitan erat dengan jaringan investasi, kepemilikan perusahaan, dan rantai pasok lintas negara.

"Indonesia perlu mendorong collective responsibility dalam menangani persoalan (asap) lintas batas ini. Tapi sekali lagi, semua harus dimulai dari sikap konsisten Indonesia pada hukum," tandasnya.

Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia di ASEAN

Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN pada 15 November 2026, di Pasay City, Filipina. 

Presiden Prabowo yang tiba sekitar pukul 08.30 waktu setempat, disambut Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. yang didampingi Ibu Negara Liza Araneta Marcos. 

Saat sesi pleno Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara-negara ASEAN perlu memperkuat ketahanan dan persatuan kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari tekanan ekonomi, ketegangan geopolitik, hingga persaingan sumber daya.

Indonesia perlu mendorong collective responsibility dalam menangani persoalan (asap) lintas batas ini. Tapi semua harus dimulai dari sikap konsisten Indonesia pada hukum
Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dina Sulaeman

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tahun depan ASEAN akan memasuki usia 60 tahun. Selama enam dekade, kerja sama kawasan telah berperan penting dalam menjaga perdamaian, mempertahankan stabilitas, dan mewujudkan kemakmuran.

“Saat ini, ASEAN menjadi rumah bagi sekitar 700 juta penduduk, dengan ekonomi gabungan yang melampaui 4 triliun dolar AS. Kita telah menempuh perjalanan yang panjang. Namun, tantangan di depan menuntut kita untuk menjadi jauh lebih kuat, lebih cakap, lebih bersatu, dan lebih tangguh,” ucap Presiden Prabowo.

Dia menilai berbagai capaian tersebut perlu diiringi dengan penguatan kapasitas ASEAN agar makin tangguh menghadapi dinamika global.

Menurut Prabowo, kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut harus dimulai dari kekuatan masing-masing negara dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga kesejahteraan rakyatnya.

“Kekuatan ini harus dimulai dari dalam kawasan kita sendiri. Kami meyakini bahwa hanya dengan menyejahterakan rakyat kita sendirilah, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di kancah multilateral,” tuturnya.

Dalam upaya membangun ketahanan kawasan, Presiden menempatkan ketahanan pangan, energi, serta keamanan dan pengelolaan air sebagai prioritas utama.

Dia menjelaskan bahwa ketersediaan air menjadi tantangan tersendiri bagi kawasan, baik ketika menghadapi kelangkaan maupun saat terjadi kelebihan air yang dapat memicu bencana.

“Bagi kami, pangan dan energi merupakan prioritas utama, begitu pula dengan ketahanan dan pengelolaan air. Di kawasan kita, air terkadang menjadi langka, namun di saat lain, air datang berlimpah hingga menimbulkan bencana,” ujarnya.

Indonesia menurut Presiden sudah memulai langkah kemandirian energi melalui pencapaian program biodiesel B50 dan pengembangan energi surya berkapasitas 100 gigawatt.

Indonesia juga terus berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan industri dalam negeri.

“Di sektor energi, kita telah berhasil merealisasikan program biodiesel B-50, dan saat ini tengah mengembangkan tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Hal ini akan berkontribusi pada kemandirian energi yang lebih besar serta energi yang lebih bersih,” ujarnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa negara-negara ASEAN memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan bersama melalui kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, dan pasar domestik yang luas.

“Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras,” lanjut dia.

Presiden hadir didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

KTT tersebut digelar sepanjang 15-17 November 2026 dengan tema "Navigating Our Future Together". Tema ini merefleksikan pentingnya memperkuat konektivitas dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kian kompleks bagi negara-negara Asia Tenggara.

Penanganan Bencana Asap Jadi Fokus Utama

PADAMKAN API: Petugas Manggala Agni Daops Sumatera XII Muara Tebo memadamkan api yang membakar lahan penyangga Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam (OKH), Desa Gedong Karya, Muaro Jambi, Jambi, Senin (19/10/2026).

Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 telah memastikan isu kabut asap lintas batas akibat karhutla di Indonesia masuk dalam agenda pembahasan para menteri luar negeri ASEAN. Malaysia juga mendorong agar persoalan pencemaran asap lintas batas dibahas dalam KTT ASEAN kali ini.

“Pembahasan asap sudah masuk agenda,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial. 

Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa P. Lazaro mengingatkan komitmen mengimplementasikan perjanjian penanganan asap, sekaligus upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. 

"Inisiatif regional ini bertujuan memperkuat aksi terkoordinasi terhadap pencemaran asap, yang dapat mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan lingkungan," ujar Lazaro, seperti dikutip situs Badan Informasi Filipina (PIA) pada 15 November 2026. 

KTT ASEAN: Menlu Arrmanatha Nasir (tengah) dalam forum pertemuan menlu-menlu ASEAN (AMM) pada 13 November 2026, di Pasai City, Filipina.

Menlu Arrmanatha Nasir, pada 13 November menggelar pertemuan trilateral bersama Menlu Malaysia Dato Seri Mohamad Hasan dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. Dalam sesi tertutup tersebut, kabut asap lintas batas turut menjadi pembahasan ketiganya.

Menlu Malaysia dan Singapura, menurut Menlu Tata, mengapresiasi penanganan kabut asap yang sudah jauh berkurang. Ketiganya juga sepakat mendorong pembentukan pusat koordinasi kabut asap (ACC THPC) agar dapat segera diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. 

Laut Cina Selatan 

Presiden Marcos Jr. dalam pembukaan sidang pleno yang turut dihadiri Presiden Prabowo, menyinggung beberapa isu keamanan kawasan. Salah satunya adalah sengketa klaim wilayah di Laut Cina Selatan, yang turut melibatkan negaranya.

Sengketa Laut Cina Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade akibat tumpang tindih klaim wilayah antara Cina dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

Klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan juga bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Selain sengketa maritim, konflik berkepanjangan di Myanmar sejak 2021 juga menjadi perhatian ASEAN. Presiden Marcos Jr. dalam pidatonya menyatakan ASEAN terus menekan Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan di negara yang dilanda perang saudara.

KTT di Filipina ini sekaligus menjadi momentum peluncuran logo baru ASEAN sebagai tanda bergabungnya Timor Leste sebagai anggota penuh ke-11. Penyerahan simbolis bendera ASEAN diberikan oleh Presiden Filipina kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn.

Indeks Keberdayaan Konsumen Naik 77%, BI Sebut Masih Kritis

Harga Batu Bara Acuan RI Menguat, Tembus US$130,81 per Ton

Emas 21,8 Kg Diselundupkan dari Banjarmasin ke Malaysia

OJK Siapkan Aplikasi "Anti-Scam"

Pertumbuhan Tinggi, Daya Saing Indonesia Perlu Dipacu