Pemerintah Kaji Tarif Kurir Daring, Biaya Risiko hingga Handling Ikut Diperhitungkan
Pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah komponen tambahan, termasuk biaya handling, weighting, dan risiko pengantaran.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan aturan tarif layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah komponen biaya, mulai dari operasional kendaraan, bahan bakar, biaya risiko, penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), hingga waktu tunggu dan parkir.
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, penyusunan pedoman biaya jasa tersebut turut mempertimbangkan aspirasi pengemudi yang disampaikan melalui Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI).
Dalam audiensi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Meutya menyebut, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah komponen tambahan, termasuk biaya handling, weighting, dan risiko pengantaran.
"Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga," ujar Meutya. Dalam keterangan pers yang diterima Swara Indonesia Raya, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, tarif pengantaran barang dan makanan tidak bisa menggunakan formula yang sama dengan transportasi penumpang. Pasalnya, kurir menghadapi karakteristik pekerjaan dan risiko yang berbeda.
Termasuk, ketika membawa barang bernilai tinggi, makanan yang memiliki batas ketahanan, hingga barang yang membutuhkan penanganan khusus. Pemerintah juga mencermati kebutuhan pengaturan biaya tunggu dan parkir yang selama ini menjadi bagian dari beban operasional pengemudi.
Meski demikian, penetapan tarif tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kurir. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah juga harus menjaga agar biaya layanan tetap terjangkau bagi UMKM dan konsumen.
"Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan, tetapi kalau terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga," kata Edwin, dalam kesempatan yang sama.
Karena itu, pemerintah membuka ruang dialog dengan pengemudi, perusahaan aplikator, dan kementerian terkait sebelum menetapkan aturan. Pemerintah juga ingin memastikan kebijakan yang disusun tidak membebani salah satu pihak dalam ekosistem ekonomi digital.
Pendapatan yang Belum Sepadan Risiko
Di sisi lain, pengemudi meminta agar tarif mencerminkan seluruh biaya dan risiko pekerjaan yang mereka tanggung. Perwakilan FDTOI, Mahmud, menilai pendapatan kurir selama ini belum sebanding dengan pengeluaran untuk bahan bakar, kendaraan, kuota internet, serta tenaga yang digunakan untuk mengantarkan barang dan makanan.
Menurut Mahmud, pengaturan tarif tersebut telah lama diperjuangkan pengemudi sejak layanan pengantaran berbasis aplikasi berkembang pada 2016. Ia juga meminta agar perwakilan pengemudi dari berbagai daerah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan karena perbedaan geografis turut memengaruhi biaya operasional.
Selain tarif, pemerintah turut mencatat aspirasi mengenai sejumlah program dan skema layanan aplikasi yang dinilai memberatkan pengemudi untuk ditinjau lebih lanjut.
Pengaturan tarif ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Kementerian Komdigi mendapat mandat menyusun peraturan menteri mengenai pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan.
Namun, Meutya mengatakan penyusunan aturan tersebut perlu diselaraskan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan karena sejumlah komponen penghitungan berkaitan dengan regulasi kementerian tersebut. Hasil audiensi dengan FDTOI akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk dibahas lebih lanjut.
Adapun persoalan lain di luar kewenangan Kemkomdigi, termasuk dugaan praktik monopoli dan tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Pemerintah berharap aturan tarif tersebut dapat memberikan kompensasi yang lebih layak bagi pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis aplikator, UMKM, dan keterjangkauan layanan bagi konsumen.

