KEJAHATAN SIBER: Pencurian identitas jadi salah satu ancaman nyata di dunia maya.
KEJAHATAN SIBER: Pencurian identitas jadi salah satu ancaman nyata di dunia maya. DOK. MAGNIFIC

Waspada Penjualan Identitas Terselubung

Diterbitkan pada: 

PADA awal November 2026, media sosial dihebohkan dengan pemberitaan warga negara Cina yang diduga berupaya mendapatkan identitas KTP dan foto wajah warga desa di berbagai wilayah Indonesia. Mereka diminta membuat akun layanan Claude dengan iming-iming imbal jasa. 

Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya menduga praktik ini dijalankan dengan menyasar kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan lansia. Hal tersebut dilakukan demi merampungkan verifikasi identitas (Know Your Customer/KYC) Claude, yang nantinya diperjualbelikan ke pengguna di Cina. 

Otoritas setempat menyatakan belum menemukan pelanggaran di lokasi spesifik yang sempat dicek. Ditjen Imigrasi bersama Dukcapil, BSSN, dan Komdigi juga tengah berkoordinasi menelusuri kasus ini. 

"Statusnya masih dugaan, dan justru karena itu harus diusut tuntas,"

Alfons Tanujaya 

Mengapa Akun Claude Begitu Diburu? 

Alfons menjelaskan, pengembang AI asal Amerika Serikat, Anthropic, tidak memasarkan layanan Claude secara komersial di Cina.

Sejak April 2026, perusahaan itu mulai memperketat keamanan dengan mewajibkan sebagian penggunanya melakukan verifikasi identitas menggunakan kartu identitas resmi serta swafoto langsung. 

Bagi pihak yang wilayahnya diblokir atau dibatasi, identitas asli warga negara ketiga yang dalam hal ini adalah warga Indonesia, dijadikan kunci untuk menembus pagar pembatas tersebut. 

Fenomena ini menyimpan preseden yang mengkhawatirkan bagi kedaulatan digital nasional.

Pada Februari 2026, Anthropic sempat mengungkap adanya tiga laboratorium AI asal Cina yakni DeepSeek, Moonshot, dan MiniMax, yang melakukan distillation attack. 

Mereka menyedot kecerdasan dan kemampuan model Claude melalui sekitar 24.000 akun palsu dan lebih dari 16 juta percakapan demi melatih model AI buatan mereka sendiri, di mana satu jaringan proxy tercatat mengendalikan lebih dari 20.000 akun sekaligus.

Meskipun belum ada bukti mutlak bahwa akun ber-KTP warga Indonesia langsung dipakai untuk distilasi tersebut, pola "akun tumbal" semacam ini membawa risiko hukum dan keamanan yang telak bagi warga yang merelakan datanya diserahkan.

Ancaman Pencurian Identitas hingga Sanksi Ekosistem

Alfons mengingatkan bahwa bagi masyarakat awam, menyerahkan foto KTP beserta rekaman biometrik wajah adalah "paket lengkap" untuk tindak kejahatan identity theft. 

Data berharga tersebut sangat rentan disalahgunakan oleh sindikat untuk pembukaan rekening bank fiktif, pengajuan pinjaman daring (pindar) ilegal, hingga menanggung beban hukum atas pelanggaran yang tercatat atas nama mereka di kemudian hari. 

Data yang sudah jatuh ke tangan sindikat juga berpotensi diperjualbelikan kembali di pasar gelap gelap digital.

Tak hanya merugikan individu, praktik ini juga mengancam keberlangsungan ekosistem digital nasional secara makro. Jika identitas warga Indonesia terus menerus disalahgunakan untuk melanggar batas yurisdiksi platform global, penyedia layanan AI dapat memperketat atau bahkan memblokir total akses dari Indonesia.

Pesan Penting untuk Masyarakat

Untuk itu, Alfons mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada dan tidak pernah menyerahkan foto KTP atau merekam wajah kepada orang tidak dikenal, terlepas iming-iming sejumlah uang tunai yang dijanjikan. 

Bagi warga yang merasa terlanjur membagikan data pribadinya kepada pihak mencurigakan, langkah cepat yang harus segera dilakukan meliputi:

  • Melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat.

  • Memeriksa riwayat fasilitas pembiayaan dan pinjaman atas nama pribadi melalui layanan SLIK OJK.

  • Mewaspadai segala bentuk pesan singkat, teror penagihan, atau aktivitas keuangan yang mencurigakan.