RAKSASA TEKNOLOGI: Nvidia merupakan salah satu perusahaan semikonduktor terbesar di dunia.
RAKSASA TEKNOLOGI: Nvidia merupakan salah satu perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. WIKIMEDIA COMMONS/WILL BUCKNER

Nvidia Hentikan Penjualan Cip AI ke Cina, Indonesia Ikut Kena Dampak

Diterbitkan pada: 

LANSKAP geopolitik teknologi global sedang bergejolak, menyusul keputusan besar yang diambil oleh raksasa semikonduktor asal Amerika Serikat (AS), Nvidia. Perusahaan itu resmi mengumumkan penghentian penjualan cip kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) H200 ke Cina. 

Keputusan ini menandai berakhirnya partisipasi perusahaan dalam memanfaatkan celah aturan pembatasan ekspor cip canggih, yang sebelumnya menjadi jembatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. 

Pengumuman mengenai penghentian pasokan cip tersebut disampaikan langsung oleh penjabat Chief Executive Officer (CEO) Nvidia, Colette Kress, pada Selasa (17/11/26), sebagaimana dilaporkan oleh TechCrunch. 

Kebijakan ini diumumkan bersamaan dengan pembentukan komite tingkat dewan baru di tubuh Nvidia. Komite itu bertugas mengawasi kebijakan keamanan nasional, kepatuhan terhadap pengendalian ekspor, serta mitigasi risiko perdagangan global. 

Sebelumnya, kesepakatan kontroversial terkait penjualan cip H200 ke Cina diinisiasi oleh mantan CEO sekaligus salah satu pendiri Nvidia, Jensen Huang, bersama Presiden Donald Trump. Berdasarkan skema yang ada, pengiriman cip diwajibkan melalui wilayah AS agar pemerintah dapat mengenakan tarif ekspor sebesar 25 persen. 

Namun, pengaturan khusus ini resmi ditutup menyusul terbitnya regulasi baru dari Departemen Perdagangan AS pada Senin (16/11/2026). Aturan itu tegas melarang pengiriman cip canggih ke pusat data di luar negeri mana pun yang melayani pelanggan di Cina dari jarak jauh.

Indonesia Ditetapkan Berisiko Tinggi 

Dampak pengetatan aturan global turut dirasakan di dalam negeri. Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, memaparkan, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS menerbitkan aturan baru yang menetapkan Indonesia, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil, sebagai negara dengan risiko pengalihan cip "lebih tinggi dari normal". 

Akibat penetapan status ini, pengiriman cip AI canggih ke lima negara tersebut kini wajib mengantongi izin ekspor khusus dari AS, yang ditinjau secara kasus per kasus (case by case). Hanya dikecualikan bagi penerima yang berkantor pusat di AS dan rutin melapor.

Aturan ketat tersebut juga secara otomatis menutup celah penyewaan kapasitas komputasi jarak jauh yang selama ini kerap dimanfaatkan pihak asing.

"Ulah segelintir pihak yang menjadikan Asia Tenggara jalur transit dan 'ladang sewa' GPU membuat perusahaan lokal yang jujur ikut menanggung birokrasi izin. Kekhawatiran itu kini sudah menjadi kenyataan," katanya.

Alfons mengingatkan bahwa celah pemanfaatan wilayah regional sebagai transit penyewaan server bukanlah isapan jempol.

Pada November 2025, The Wall Street Journal sempat melaporkan adanya startup asal Shanghai, INF Tech, yang menyewa kapasitas dalam jumlah besar. Jumlahnya mencapai 32 rak server Nvidia GB200 atau setara dengan sekitar 2.300 unit GPU, yang terpasang di sebuah pusat data di Jakarta.

Pada masa itu, skema tersebut masih dianggap legal karena belum ada entitas yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) Negeri Paman Sam. 

Kini, dengan ditutupnya seluruh celah tersebut melalui regulasi Departemen Perdagangan AS, ekosistem teknologi dalam negeri dituntut untuk semakin berhati-hati.

Pelaku industri lokal yang mengembangkan riset kecerdasan artifisial di Tanah Air mau tidak mau harus ikut menanggung beban birokrasi perizinan yang berlapis.