Menakar Langkah Siaga Indonesia Hadapi Jutaan Serangan Siber
BEBERAPA waktu lalu, lini masa media sosial dipenuhi dengan postingan soal masifnya serangan siber yang menyasar sektor perbankan di dalam negeri. Unggahan-unggahannya disertai dengan video yang menampilkan rentetan serbuan ke peta wilayah Indonesia.
Disebutkan, dalam kurun waktu 24 jam pemantauan yang dirilis oleh laboratorium riset FortiGuard Labs, tercatat ada 1,6 juta serangan siber yang berupaya menghantam sistem keamanan di Tanah Air.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menduduki peringkat teratas sebagai sasaran empuk serangan ‘tak berwujud itu’, dengan sekitar 761.000 aktivitas. Disusul sektor teknologi sebanyak 386.000 serangan, dan sektor pemerintahan sebanyak 121.000 aktivitas serangan siber.
Menanggapi eskalasi ancaman siber itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan telah bersiaga penuh. Mereka menaikkan kewaspadaan terhadap situasi yang berlangsung dan memanfaatkan sumber daya untuk mitigasi.
Juru Bicara BSSN, Prabaswari, menjelaskan angka jutaan percobaan serangan yang terdeteksi perangkat Fortinet hanya menggambarkan sebagian kecil dari realitas di lapangan. Hal itu juga tidak serta merta mencerminkan jumlah total insiden yang terjadi.
Kendati demikian, langkah mitigasi terukur langsung dikerjakan untuk memastikan ketahanan ruang siber nasional. “BSSN senantiasa mengedepankan kewaspadaan yang tinggi terhadap setiap potensi ancaman dengan memanfaatkan segala sumber informasi sebagai peringatan dini,” ujar Prabaswari dalam keterangan resminya.
Upaya Mitigasi Terus Dilakukan
Sejumlah langkah taktis disiapkan sebagai strategi BSSN menghadapi serangan siber yang datang.
Langkah pertama yang ditempuh adalah menyelenggarakan apel Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor keuangan yang diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta guna membahas dinamika ancaman global.
Khusus untuk sektor keuangan, lembaga itu mencatat telah terbentuk sebanyak 151 TTIS di instansi atau perusahaan yang bertanggung jawab menangani masalah keamanan sistem. Tim ini dibentuk untuk mempertajam koordinasi dan pola komunikasi.
Langkah kedua berfokus pada diseminasi informasi preventif. Sepanjang 2026, BSSN telah mempublikasikan sebanyak 208 dokumen imbauan keamanan (security advisory), termasuk yang berkaitan dengan ancaman siber global dan isu kecerdasan buatan (AI).
Khusus sektor keuangan, mereka juga telah mengirimkan 202 notifikasi potensi ancaman kepada organisasi terdampak, serta 38 notifikasi khusus kepada TTIS sektor keuangan.
Langkah ketiga, kata Prabaswari, pihaknya memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Peningkatan kualitas SDM siber dilakukan lewat pelatihan keterampilan seperti table top exercise dan simulasi penanganan insiden, serta menyusun panduan profil risiko bagi sektor keuangan.
“BSSN berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan secara proaktif, memperkuat kolaborasi serta memastikan bahwa setiap perkembangan ancaman siber dapat diantisipasi secara terukur dan tepat, demi menjaga keamanan dan ketahanan ruang siber Indonesia,” tegas Prabaswari.
Sinergi Lintas Instansi
Tidak berjalan sendiri, langkah mitigasi BSSN juga disokong oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) lewat penguatan Deep Packet Inspection/DPI.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menyatakan pihaknya langsung menerbitkan tiga surat imbauan strategis sebagai tindak lanjut atas Security Advisory BSSN yang dirilis pada 8 November 2026.
Surat itu ditujukan kepada pengelola layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1), Government Cloud, pejabat pengelola nama domain kementerian/lembaga/daerah, hingga seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.
Aries mengatakan tak bisa mengabaikan potensi risiko ancaman serangan siber. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan menyiapkan penanganan jika ditemukan indikasi serangan.
Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah.
Aries Kusdaryono, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital
Meskipun keaslian ancaman dan kemampuan pelaku yang beredar di media sosial belum terverifikasi secara utuh oleh Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, langkah antisipatif tetap ditekankan.
Potensi ancaman seperti Distributed Denial of Service (DDoS), perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga phishing diinstruksikan untuk diwaspadai melalui penguatan autentikasi administrator dan pembaruan perangkat lunak berkala.
Aries juga mengingatkan, ketahanan siber merupakan kerja kolektif yang menuntut partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, dari instansi pemerintah hingga masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan infrastruktur digital dan data publik tetap aman.