Ketika Privasi Percakapan Menjadi Tanda Tanya

BARU-BARU ini masyarakat digemparkan dengan kasus penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya orang nomor satu di Indonesia tersebut, penyadapan juga dilakukan pada sejumlah pejabat negara, menteri, politisi, pengusaha, hingga tokoh media dan LSM. 

Kasus penyadapan ini, meski bukan yang pertama, memantik kekhawatiran di masyarakat umum. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menjelaskan, terkait penyadapan sebenarnya perlu dicermati dari beberapa sisi, utamanya untuk masyarakat umum.

Pertama, terkait jenis penyadapan, ada yang dilakukan berdasarkan koridor hukum dan juga dilakukan secara ilegal. Berdasarkan koridor hukum, aturan dan penggunaannya juga harus jelas hingga prosesnya pun bisa dipertanggung jawabkan secara undang-undang.

Lain soal apabila penyadapan dilakukan ilegal. Hal ini bisa dilakukan pihak swasta, penegak hukum, ataupun siapa saja. Termasuk, penggunaan perangkat-perangkat sederhana yang ditemukan di marketplace.

“Nah saya bisa katakan, bagi kita masyarakat umum, cukup sulit untuk mengetahui apakah perangkat kita ini tengah disadap. Misal, dengan teknologi LIMS, itu dilakukan melalui jaringan seluler,” papar Ardi saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Kamis (5/11/2026).

Berbeda, ia melanjutkan, jika penyadapan dilakukan menggunakan spyware atau aplikasi tambahan. Ketika hal ini terjadi, biasanya perangkat menjadi boros baterai.

Ardi menjelaskan, celah paling besar dalam proses komunikasi modern saat ini ada pada penggunanya, alias manusianya. Ia menjelaskan, kelalaian pengguna, misalnya meninggalkan ponsel sembarangan membuka kesempatan pihak tak bertanggung jawab mengakses data penting atau perangkat, menjadi titik paling lemah.

“Selain itu, mengapa bisa menjadi target penyadapan? Jadi kita mawas dirilah,” Ardi mengingatkan. Misalnya, yang banyak ia lihat adalah orang gemar mengumbar kehidupannya di media sosialnya dengan berbagai flexing pencapaian dan kekayaan. 

“Ini membuat orang-orang menjadikan dirinya target sasaran kejahatan,” ucap Ardi. Selain itu, ia menambahkan, masyarakat juga sebaiknya terus meningkatkan literasi keamanan digital. 

Kesadaran keamanan siber, harus dibangun mengingat kegiatan manusia modern saat ini berkutat pada perangkat digital. Menurut Ardi, dunia digital dan teknologi ini, layaknya hutan belantara. 

Di mana, ada banyak predator yang berpotensi mengincar. “Jadi kita harus paham bergiat di internet tidak selalu aman, tidak hanya menggunakan semudah menekan tombol,” papar Ardi.

Langkah Pemerintah

Pada kasus penyadapan presiden, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persadha menyebut, persoalan terbesar dalam teknologi pengawasan tidak terletak pada kecanggihan perangkat. “Melainkan pada bagaimana kewenangan mengoperasikan perangkat itu diberikan, dikendalikan, dan diawasi,” ucap Pratama, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, kasus ini memperlihatkan kelemahan pada kontrol akses, otorisasi, dan pengawasan internal. Penggunaan LIMS, dengan memasukkan nomor target, dan tidak bisa dilakukan sembarang pengguna. 

Pratama berharap, pemerintah atau lembaga berwenang di masa depan, dapat melakukan audit terhadap seluruh peralatan penyadap yang dimiliki institusi berwenang di Indonesia. Langkah audit tersebut harus mampu memetakan perangkat. 

Mulai dari, siapa yang memegang kewenangan operasional, bagaimana target dimasukkan, siapa yang bisa menyetujui, dan apakah semua aktivitas tercatat pada log yang tidak bisa dimodifikasi.

“Audit juga harus mencocokkan setiap penyadapan yang pernah berjalan dengan dasar hukum dan berkas perkaranya. Pengawasan tidak boleh diserahkan kepada institusi yang menjalankan penyadapan itu sendiri,” papar Pratama.

Di dalam negara hukum, ia melanjutkan, kewenangan penyadapan bukan hak istimewa tanpa batas. “Satu prinsip yang harus dipegang, semakin besar kewenangan seseorang mengawasi komunikasi masyarakat, semakin kuat pengawasan yang harus diberlakukan terhadap orang itu,” ujarnya.