Membaca Cara Kerja Algoritma di Balik Dugaan Shadowban Karhutla

Linimasa media sosial tengah dihebohkan dengan gelombang keluhan sejumlah figur publik dan warganet. Mereka menemukan konten-konten yang diunggah mengalami penurunan jangkauan dan interaksi secara drastis. 

Fenomena ini memantik perbincangan di ruang publik mengenai dugaan adanya pembatasan visibilitas secara senyap, atau yang dikenal sebagai shadowban. Utamanya, yang menyangkut isu-isu krusial seperti bencana lingkungan dan kritik sosial. 

Perbincangan soal shadowban ini mencuat setelah sejumlah influencer mendapati akun medsos mereka sepi penonton, setelah aktif menyuarakan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Beauty influencer Tasya Farasya jadi salah satu yang blak-blakan menyoroti kejanggalan tersebut. 

Melalui akun Threads, dia membagikan perbandingan Instagram Stories miliknya. Konten umumnya biasa tembus lebih dari satu juta views, tapi merosot tajam jadi sekitar 86.000 views ketika membahas persoalan karhutla. 

Hal senada turut dialami oleh penyanyi Andien Aisyah. Dia menduga akun Instagram miliknya mengalami penurunan reach akibat terus-menerus membagikan ulang informasi terkait karhutla. 

Kondisi itu bahkan berdampak ketika dirinya hendak mempromosikan video musik terbarunya, dengan jumlah views unggahannya ikut anjlok. Meski begitu, Andien menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan isu lingkungan yang menjadi kepentingan publik. 

Menanggapi polemik ini, Kepala Divisi Akses Internet SAFEnet, Unggul Sagena, menjelaskan shadow banning merupakan bentuk pembatasan jangkauan unggahan tanpa adanya pemberitahuan yang transparan kepada pemilik akun. 

Menurutnya, dalam praktik di lapangan, konten tidak serta-merta dihapus dan akun tidak diblokir. Pemilik akun tetap bisa mengunggah seperti biasa, tapi postingan mereka secara diam-diam ditahan agar tidak sampai ke beranda pengguna lain. 

SAFEnet menyebut praktik ini sebagai "sensor senyap" karena bentuknya yang beragam. Mulai dari, konten yang tidak muncul di Explore, Reels, FYP, hingga akun dan hashtag yang sulit ditemukan lewat fitur pencarian.

Persoalan utamanya, menurut Unggul, bukan sekadar pada pembatasan jangkauan melainkan ketiadaan notifikasi, kejelasan alasan pelanggaran, serta tidak adanya mekanisme banding bagi pengguna yang terdampak.

"Pengguna jadi tidak tahu aturan apa yang dilanggar, jadi tidak bisa memperbaiki atau membantah," katanya kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (22/10/2026). 

SAFEnet menyoroti sejumlah jalur pengaruh yang mungkin terjadi. Mulai dari permintaan moderasi atau takedown berdasarkan regulasi seperti UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, hingga Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang bisa membuat platform mengambil sikap over-compliance. 

Selain itu, sistem pengawasan kepatuhan seperti SAMAN milik pemerintah, pelabelan hoaks, hingga laporan massal terkoordinasi turut memperbesar peluang terjadinya moderasi otomatis oleh sistem platform. 

Terkait hal tersebut, SAFEnet meminta pemerintah dan platform untuk membuka transparansi data terkait. Ini termasuk tentang berapa banyak permintaan moderasi yang diajukan selama isu karhutla dan demonstrasi berlangsung. 

Tanggapan Pemerintah 

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah adanya instruksi atau permintaan ke platform digital. Baik itu untuk menghapus atau membatasi informasi seputar bencana karhutla. 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa informasi mengenai kebakaran hutan justru sangat esensial bagi pemerintah. Hal tersebut dibutuhkan sebagai pijakan dalam upaya penanggulangan bencana. 

"Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla," ujar Meutya melalui unggahan video resminya, Rabu (21/10/2026). 

Di tengah sorotan warganet yang diwarnai pengakuan Meta AI di Threads bahwa Instagram memblokir sejumlah akun kritik atas permintaan Komdigi, dia justru mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendesak perusahaan teknologi agar lebih transparan. 

"Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas informasi cara menjangkau masyarakat," katanya. 

Menurut Meutya, apa yang dikonsumsi publik di medsos merupakan hak konsumen untuk memilih secara bebas, bukan diatur secara sepihak oleh algoritma perusahaan teknologi. 

Cara Kerja Algoritma  

Dari sudut pandang teknis dan tata kelola digital, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengimbau agar publik membedakan pembatasan jangkauan konten oleh platform dan tindakan pemerintah untuk meminta konten tertentu diturunkan dan atau dibatasi. 

Dia menjabarkan, penurunan jumlah views tidak serta-merta bisa langsung disimpulkan sebagai bukti terjadinya shadowban akibat intervensi eksternal. Sebab variabel seperti fluktuasi algoritma, perubahan pola interaksi audiens, hingga sistem moderasi otomatis milik platform sangat berpengaruh. 

Selain itu, platform medsos kerap menerapkan pembatasan otomatis atau tidak merekomendasikan konten yang dianggap sensitif. Misalnya,bn yang memuat visual grafis korban bencana, atau terklasifikasi sebagai konten politik dan isu sosial. 

Kendati demikian, Heru menekankan, penyampaian informasi kepentingan publik maupun kritik terhadap kebijakan tidak semestinya dibatasi begitu saja. Apalagi tanpa alasan yang jelas dan akuntabel. 

Dia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026. Putusan itu menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam memutus akses informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum, harus disertai dengan notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis beserta alasan hukumnya. 

Hal ini mutlak diperlukan agar pihak yang terdampak mengetahui dasar pembatasan dan dapat menggunakan hak jawab atau mekanisme keberatan. 

"Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak warga negara, khususnya kebebasan menyatakan pendapat dan hak memperoleh informasi," ujar Heru.