Langkah yang Perlu Dilakukan Menghadapi Transaksi Tanpa Izin

Kejahatan di sektor keuangan digital makin menghantui. Saldo tabungan bisa mendadak terkuras, tagihan kartu kredit tiba-tiba bengkak, atau muncul pembelian misterius di platform e-commerce. Hal-hal ini bisa saja terjadi tanpa kita sadari.  

Hal inilah yang terjadi pada Priyanti (bukan nama sebenarnya), pada akhir Agustus 2026. Tiba-tiba, ia menemukan ada transaksi pembelian emas dengan nominal hingga Rp9 juta di akun platform e-commerce yang biasa ia gunakan untuk belanja. 

Transaksi pembelian emas tersebut, terjadi dengan metode pembayaran paylater. Selain itu, dompet elektronik yang ia hubungkan dengan akun belanja tersebut pun, sudah terkuras habis. 

“Saya tidak menerima OTP (One Time Password), atau pun pemberitahuan bahwa akun saya dibuka di gawai lainnya,” ujar Priyanti, kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (27/10/2026). 

Apa yang menimpa Priyanti ini, merupakan salah satu bentuk fraud atau penipuan yang terjadi lewat transaksi tanpa otorisasi. Per Agustus 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan, pemerintah telah menerima 668.441 laporan scam atau penipuan.

Dari banyaknya laporan tersebut, modus penipuan transaksi belanja menjadi bentuk penipuan terbanyak, dengan 119.494 laporan. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mengatakan bahwa kasus transaksi tanpa izin atau yang kerap dikategorikan sebagai fraud bukanlah perkara kecil. 

Dia menyebut, permasalahan di sektor jasa keuangan, konsisten menduduki peringkat atas pengaduan masyarakat di lembaga bantuan hukum dan pengaduan konsumen, termasuk di YLKI. Selain persoalan gagal bayar dan jeratan penagih utang, fraud jadi salah satu isu yang paling sering diadukan. 

Pola kejahatannya sering kali terafiliasi dengan transaksi di platform e-commerce, yang dieksekusi memakai dompet digital maupun jalur perbankan. Oleh sebab itu, lanjutnya, YLKI terus mendorong agar platform mengambil tanggung jawab sosial untuk memfilter transaksi yang diduga fraud demi melindungi nasabah secara proaktif.

Polemik Jebolnya OTP dan Beban Pembuktian

Rio mengatakan, salah satu hambatan mental yang sering dihadapi korban transaksi tak berizin adalah ketika mereka melaporkan kejadian ke pihak bank atau platform digital.

Pasalnya, korban kerap dihadapkan pada dalih bahwa transaksi itu sah karena sistem mencatat kode OTP telah dimasukkan. Sementara, mereka sama sekali tidak pernah melakukan transaksi atau membagikan kode tersebut. Alhasil, pembuktian kemudian dibebankan kepada korban.

Padahal, Rio menegaskan bahwa pertanggungjawaban finansial semestinya berpijak pada koridor hukum yang adil. Terlebih, jika kasus tersebut mengarah pada tindakan pidana, beban pembuktian idealnya bersifat terbalik dan menjadi tanggung jawab pihak platform.

“Karena nggak mungkin konsumen membuktikan. Akan sangat sulit jika korban harus melacak transaksi aliran keuangan fraud ini,” katanya kepada Swara Indonesia Raya.

Apa yang Harus Dilakukan Korban?

Jika kalian atau orang terdekat mengalami kasus transaksi tanpa izin, berikut adalah beberapa langkah tanggap darurat yang harus segera dilakukan.

1. Kumpulkan Bukti Esensial

Sebelum membuat laporan ke bank maupun platform digital, pastikan untuk mengamankan dan mendokumentasikan bukti-bukti digital valid yang relevan. Bukti ini meliputi:

- Bukti tangkapan layar dari transaksi mencurigakan

Bukti ini mencakup adanya pemotongan saldo, mutasi rekening yang misterius, atau notifikasi pembelian dan tagihan dari e-commerce maupun kartu kredit.

- Riwayat Pesan dan Notifikasi

Kumpulkan tangkapan layar SMS, WhatsApp, atau notifikasi aplikasi terkait masuknya kode OTP atau peringatan login dari perangkat tak dikenal.

- Nomor Tiket dan Riwayat Komunikasi

Jangan lupa mencatat waktu kejadian serta simpan bukti komunikasi awal dengan customer service dari institusi terkait.

2. Lakukan Pengaduan ke Platform Terkait

Waktu menjadi poin penting dalam memitigasi kerugian akibat fraud. Oleh karena itu, segera laporkan kejadian setelah mengumpulkan bukti yang cukup baik ke pihak bank, penerbit kartu kredit, dompet digital maupun platform e-commerce tempat transaksi terjadi.

Laporan yang cepat, berfungsi sebagai peringatan dini atau warning bagi sistem internal perusahaan untuk segera menelusuri atau membekukan aliran dana yang mencurigakan.

Kuncinya, sampaikan laporan dengan jelas dan lugas terkait transaksi yang diduga fraud lewat kanal yang disediakan, dan lakukan follow-up berkala.

3. Manfaatkan Jalur Penyelesaian Sengketa Eksternal

Jika aduan awal ke pihak perusahaan maupun platform belum memberikan hasil yang memuaskan, atau menemui jalan buntu, korban masih bisa melakukan upaya lebih lanjut. Caranya dengan menempuh jalur pengaduan resmi melalui lembaga negara yang memiliki otoritas, berikut ini:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Korban bisa melapor lewat layanan konsumen resmi OJK untuk mendapatkan fasilitas pengaduan. Informasi dan saluran kontak resmi dapat diakses melalui situs web lembaga atau melalui layanan kontak 157.

- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)

Buat aduan ke SIPASTI untuk melaporkan entitas atau aplikasi keuangan ilegal atau buat aduan ke Indonesia Anti-Scam Centre/IASC untuk laporan kasus penipuan transaksi keuangan. Masyarakat yang menjadi korban transaksi keuangan dapat melapor ke iasc.ojk.go.id.

- Lembaga Pengaduan Konsumen

Korban juga bisa berkonsultasi atau membuat laporan aduan kepada lembaga konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mendapatkan pendampingan perlindungan hak konsumen.