Pedagang Pasar Butuh Peta Jalan Pangan demi Stabilitas Harga

SELAMA dua tahun ini, sektor hilir terutama pasar mengalami banyak fluktuasi harga komoditas pangan. Bahkan tercatat ada kurang lebih empat komoditas yang fluktuasi cukup tajam, yaitu, ayam, telur, cabai rawit merah dan minyak goreng.

IKAPPI mencatat dalam dua tahun terakhir kenaikkan tersebut terjadi pada beberapa kegiatan hari besar keagamaan. Penyebabnya pun cukup beragam.

Bila melihat dari cabai rawit merah, komoditas yang membutuhkan kadar air yang lumayan tinggi ini terpengaruh oleh iklim kemarau cukup panjang. Hal ini menyebabkan beberapa sentra mengalami gagal panen ditambah lagi produksinya di dalam negeri sungguh tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, komoditas pangan yang memiliki kandungan air tak terlalu dominan masih surplus di beberapa sentra pangan. Maka faktor pertama penyebab fluktuasinya harga pangan dipengaruhi oleh iklim.

Faktor kedua penyebab fluktuasinya harga pangan dikarenakan biaya logistik yang masih relatif tinggi. Saat diurus dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di era sebelumnya, beberapa komoditi didukung melalui mekanisme subsidi distribusi.

Jadi ongkos logistiknya dibiayai oleh pemerintah, diintervensi langsung oleh pemerintah menggunakan tol laut dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menekan harga sampai di pasar.

Kenaikan Harga Pangan Berdampak pada Daya Beli Masyarakat

Kenaikan harga memang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi, dengan beban hidup yang sudah tinggi dan beberapa komoditas terpantau harganya masih relatif tinggi dari harga acuan eceran tertinggi.

Sehingga volume yang dilakukan aktivitas di pasar tidak seperti hari-hari sebelumnya.

Namun, berbeda saat hari besar yang akan datang dalam waktu dekat ini, yaitu Natal dan Tahun Baru 2027. Bila melihat Oktober ini terjadi penurunan harga di hampir setiap komoditas tapi permintaannya masih belum signifikan. Bahkan, belum sampai dua kali lipat dari hari-hari biasanya.

Bila melihat pola belanja konsumen, saat ini hanya untuk memasok kebutuhan sehari-harinya dan dengan bahan yang normal-normal saja. Tidak menyetok untuk beberapa minggu ke depan. Sehingga, aktivitas di pasar terus bergelut.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun menjadi penyebab penurunan daya beli di pasar pangan. Contohnya saja di Kalimantan, penurunan omzetnya luar biasa tajam di kisaran 60 sampai 65 persen.

IKAPPI menilai memang efektivitas program pemerintah seperti penyaluran SPHP dan Minyakita mengalami pelonggaran. Artinya, penyaluran yang masih, distribusi yang cepat dan stok yang melimpah di dua komoditas tersebut. 

Hal ini membuktikan bahwa keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap seluruh lapisannya, tidak hanya petani, peternak, nelayan, juga pedagang pasar terdampak dalam efektivitas yang dilakukan oleh program pemerintah ini.

Terbukti minyak kita hari ini sudah berada di HET dan memang perlu harus dijaga karena beberapa pekan lagi akan memasuki natal dan tahun baru. Tentu ini harus ada mitigasi-mitigasi agar psikologis pasar tidak terganggu, tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak substansi.

Membenahi Tata Kelola Pangan

Saat ini paling mendasar untuk segera dibenahi oleh pemerintah ialah tata niaga pangan. Pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas. 

Maka dari itu, perlu diatur dari tahun 2026 untuk peta jalan pangan di 2027. Bahkan peta jalan tersebut harus dijelaskan tiap kuartal.

Maka untuk memitigasi hal itu, pemerintah harus menyiapkan peta jalan selama satu tahun ke depan atau enam bulan ke depan, pada saat nanti memasuki tahun 2027. 

Roadmap ini akan memberikan sinyal positif dan kepercayaan public terutama pedagang dengan adanya kepastian untuk menjual komoditas-komoditas pangan di pasar. Kemudian tidak hanya itu, konsumen yang berbelanja juga memiliki kepastian harga kebutuhan bahan pokok yang terjangkau. 

Pembenahan Distribusi dari Mafia-Mafia Pangan

Jika produktivitas sudah dibenahi dan mengalami surplus di beberapa komoditas, tentu di sektor selanjutnya yaitu ada distributor atau middlemen yang tentu harus diperbaiki tata kelolanya. 

IKAPPI menganggap bahwa masih ada praktik mafia-mafia yang masih memainkan harga dan menyetir beberapa komoditas sehingga harga di pasar turut melonjak. Aktivitas ini tentu harus disegerakan dibenahi bersama Satgas Pangan, Kementerian/Lembaga dan stakeholder yang lain agar praktik tersebut tidak merugikan terutama para pedagang karena harga yang diambil sudah tinggi melalui tengkulak, pengepul dan lain sebagainya.  

Di luar itu, perlunya rekomendasi kepada pemerintah agar mengoptimalkan pasar-pasar di seluruh tanah air untuk diserap hasil buminya oleh SPPG, terutama dapur-dapur MBG yang ada di kelurahan, desa, dan lain sebagainya.

Ini perlu dipertimbangkan agar aktivitas tidak hanya ramai pada saat hari besar keagamaan, tapi hari-hari biasa juga selama anak sekolah masuk untuk belajar kegiatan belajar mengajar.

Hal ini membuat aktivitas di pasar juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan agar omset pedagang juga terdongkrak naik setiap program pemerintah berjalan, terutama MBG dan juga ada Kopdes Merah Putih. Dua program tersebut bisa dirasakan manfaatnya ke lapisan masyarakat yang paling bawah.

Terakhir, produktivitas pangan di dalam negeri dapat diapresiasikan namun kepastian masyarakat berbelanja ke pasar agar mendapatkan harga yang terjangkau juga perlu dibuat perencanaan peta jalan dari hulu ke hilir mengenai tata kelola pangan di dalam negeri. Dan yang pasti melibatkan pedagang pasar rakyat dalam setiap proses kebijakan.