Skandal Bupati Kupang, Keadilan Jadi Taruhan

DUGAAN tindak pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial RWM (21) menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede (YL). Seperti yang sudah diberitakan, rumah dinas yang terletak di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi kejadian pada Rabu (11/11/2026). Kasus asusila ini mengundang gelombang desakan dari anggota parlemen di Senayan, Jakarta yang mendesak agar Kepolisian bergerak cepat dan transparan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dengan tegas meminta agar penegak hukum tidak gentar menghadapi kasus ini. Habiburokhman juga memastikan perlindungan penuh diberikan kepada korban.

Menurut legislator bidang penegakan hukum itu, laporan polisi yang telah disampaikan korban harus ditindaklanjuti dengan cepat. Ia meminta YL ditangkap dan ditahan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup.

"Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," ucap Habiburakhman dikutip dari ANTARA (14/11/2026).

Pengusutan Tanpa Pandang Bulu

Sorotan tajam tertuju pada bagaimana institusi penegak hukum membuktikan profesionalismenya dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah aktif.

Habiburokhman pun mendesak Polda NTT agar bertindak proaktif tanpa terpengaruh oleh posisi maupun status sosial terlapor. Keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual menjadi taruhan utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di daerah. “Jangan ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” tegas Habiburakhman.

Kasus ini juga membuka kembali percakapan publik mengenai rentannya posisi korban ketika berhadapan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Berbagai kalangan mendesak agar lembaga-lembaga pengawas eksekutif turut memantau jalannya penyidikan agar tidak ada intervensi politik yang mencederai keadilan substantif bagi mahasiswi tersebut.

Urgensi Perlindungan Korban dan Etika Pejabat Publik

Skandal ini menampar wajah birokrasi daerah di mana integritas moral seorang pemimpin seharusnya dijunjung tinggi di atas segalanya. Tindakan dugaan pemerkosaan yang menyeret pejabat publik harus menjadi evaluasi untuk seluruh partai politik maupun pemerintah pusat dalam menyaring calon pemimpin daerah. 

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik berstatus kepala daerah memerlukan pengawalan ketat. Terkait konstruksi hukum yang tepat. Abdul Fickar menegaskan bahwa dakwaan dapat diterapkan secara berlapis antara Undang-Undang TPKS dan KUHP.

"Dakwaannya bisa berlapis, selain UU TPKS juga sekaligus bisa diterapkan pasal perkosaan KUHP. Mengingat pola relasi yang sangat tidak seimbang (menindas), yaitu seorang pejabat publik dan gadis daerah yang sedang mencari kerja," kata Abdul Fickar kepada Swara Indonesia Raya melalui pesan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Lebih lanjut, status terlapor sebagai pejabat publik semestinya menjadi faktor pemberat hukuman karena menyalahgunakan amanah rakyat. Menanggapi adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp3 juta pascakejadian, Abdul Fickar menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak menghapuskan kesalahan pidana pelaku.

"Jadi jika pemberian diletakkan sebagai pertanggung jawaban kerugian apalagi diberikan secara paksa, maka tidak akan menghapuskan kesalahan pidananya, artinya pelaku incumbent Bupati tetap bisa dan harus diproses hukum pidana dan dihukum secara maksimal," tegasnya.

Dalam aspek pembuktian, UU TPKS telah menempatkan relasi kuasa sebagai pertimbangan utama sehingga pembuktian unsur ketiadaan persetujuan (consent) tidak memerlukan hal-hal yang rumit. Guna mengantisipasi potensi intervensi kekuasaan di tingkat lokal, Abdul Fickar dengan tegas mengatakan bahwa Mendagri harus menonaktifkan sementara Bupati Kupang.

"Namun demikian pengawasan yang bersifat sistemik tetap harus dilakukan seperti Mendagri harus menonaktifkan sementara Bupati dengan proses hukum, demikian juga LPSK terutama dalam konteks perlindungan korban harus mendampingi korban di lapangan dengan proses ini," tutupnya.

Langkah Polda NTT

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede, setelah korban berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Polda NTT yang telah menerima laporan resmi langsung bergerak cepat dengan menerjunkan tim penyidik untuk mengumpulkan keterangan saksi serta memeriksa barang bukti yang relevan.

"Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor," ujar Henry, Jumat (13/11/2026).

Henry menegaskan Polda NTT saat ini tengah menangani laporan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta memperhatikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ia juga meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban untuk menghindari tekanan psikologis tambahan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," katanya.

Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik akan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum.