ARMADA LAUT: Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk didistribusikan ke tiga desa terluar di Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Senin (26/10/2026).
ARMADA LAUT: Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk didistribusikan ke tiga desa terluar di Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Senin (26/10/2026). ANTARA FOTO/ANDRI SAPUTRA

Pemkot Palu Perketat Pengawasan Dapur MBG, 37 SPPG Jadi Sasaran Pemeriksaan

Soroti IPAL, Kebersihan Dapur, Kualitas Air hingga Penyimpanan Bahan Makanan
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Pemkot Palu memperketat standar kebersihan, kualitas air bersih, dan pengelolaan limbah di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga keamanan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 37 SPPG akan menjalani monitoring dan evaluasi selama 15 hari kerja, mulai 17 November hingga 7 Desember 2026.

PENGELOLAAN dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah aspek mulai dari kebersihan dapur, kualitas air bersih, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) diminta segera dibenahi demi menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bahkan menyiapkan monitoring dan evaluasi terhadap 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 15 hari kerja, mulai Selasa (17/11/2026) hingga Senin (7/12/2026).

Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin meminta seluruh pengelola SPPG tidak mengabaikan berbagai temuan teknis di lapangan. Menurut dia, kekurangan yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak terhadap kualitas dan keamanan makanan.

"Tentunya berbagai kekurangan di lapangan agar segera ditindaklanjuti oleh masing-masing SPPG, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat," kata Imelda di Palu, dilansir dari ANTARA, Minggu (15/11/2026).

MENU MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan yang mendapat alokasi anggaran Rp219 triliun dalam APBN 2026.
MENU MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan yang mendapat alokasi anggaran Rp219 triliun dalam APBN 2026.SWARA INDONESIA RAYA/SALMAN TOYIBI

Soroti Kebersihan Dapur dan IPAL

Imelda menjelaskan, terdapat sejumlah aspek teknis yang harus menjadi perhatian pengelola dapur MBG. Di antaranya perbaikan sistem IPAL, penyediaan fasilitas penyaring lemak, serta tata cara penyimpanan dan pengolahan bahan makanan.

Kebersihan tempat pencucian dan penyimpanan wadah makanan juga harus ditingkatkan. Pengelola SPPG diminta memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan.

Salah satu perhatian khusus adalah penggunaan air untuk mencuci bahan makanan mentah. Imelda meminta pengelola memasang sistem penyaring pada keran air yang digunakan untuk mencuci sayuran maupun daging ayam.

"Satu hal penting adalah pentingnya pemasangan sistem penyaring pada keran air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan mentah seperti sayuran dan daging ayam sehingga meminimalisir risiko kontaminasi," ucapnya.

Harapannya pengelola SPPG dapat meningkatkan standar kebersihan, keamanan pangan, serta profesionalisme pengelolaan dapur agar Program MBG memberi manfaat optimal bagi masyarakat
Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin

Siapkan Genset

Selain kebersihan dan sanitasi, Pemkot Palu turut menyoroti persoalan pasokan listrik yang kerap mengalami pemadaman. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi kualitas bahan pangan beku yang disimpan di dapur SPPG.

Imelda meminta setiap pengelola menyiapkan generator set (genset) dengan kapasitas memadai. Fasilitas tersebut diperlukan agar penyimpanan bahan pangan beku tetap terjaga ketika terjadi pemadaman listrik.

Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari evaluasi. Setiap SPPG diminta memilah sampah organik dan anorganik serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar proses pengangkutan berjalan lancar.

Pemkot Palu juga mengingatkan pengelola dan mitra SPPG agar menjalankan seluruh kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketepatan waktu distribusi makanan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Selain itu, pengelola diminta rutin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun ahli gizi dalam menyusun menu makanan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang disediakan sesuai kebutuhan gizi penerima manfaat.

"Harapannya pengelola SPPG dapat meningkatkan standar kebersihan, keamanan pangan, serta profesionalisme pengelolaan dapur agar Program MBG memberi manfaat optimal bagi masyarakat," kata Imelda.

Melalui monitoring dan evaluasi terhadap 37 SPPG, Pemkot Palu berharap berbagai kekurangan teknis dapat segera diperbaiki. Pemerintah daerah juga mendorong pengelola dapur lebih memperhatikan kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta kelancaran distribusi makanan MBG.