DPRD DKI Ketok Palu Perda Pembangunan Keluarga

UPAYA memperkuat ketahanan keluarga di Jakarta memasuki babak baru. DPRD DKI Jakarta resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga menjadi peraturan daerah (Perda), Rabu (11/11/2026).

Pengesahan aturan ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melindungi kesejahteraan setiap anggota keluarga. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, mandiri, dan memiliki daya saing.

Persetujuan Raperda Pembangunan Keluarga disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan regulasi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dengan telah disetujuinya Raperda ini, maka akan diserahkan kepada Gubernur DKI Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Basri Baco, dikutip dari ANTARA, Rabu (11/11/2026).

Perda Pembangunan Keluarga diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat institusi keluarga sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Perlindungan terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga menjadi salah satu tujuan utama penyusunan regulasi tersebut.

Memuat 13 Bab dan 31 Pasal

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan pengesahan Raperda ini bukan sekadar memenuhi kewajiban pemerintah dalam membentuk regulasi. Menurut dia, aturan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi, memberdayakan, dan memperkuat keluarga.

Dia menjelaskan, proses pembahasan Raperda Pembangunan Keluarga telah melalui sejumlah tahapan sejak usulan eksekutif ditindaklanjuti pada 23 Februari 2026. Selanjutnya, proses tersebut juga memperhatikan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 3 Agustus 2026.

Bapemperda bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI Jakarta, serta sejumlah pemangku kepentingan kemudian melakukan penelaahan secara intensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan substansi aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta.

Aziz menegaskan, proses pembentukan Perda Pembangunan Keluarga telah memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian dari tahapan penyusunan regulasi tersebut.

"Pendekatan partisipasi publik yang bermakna telah diterapkan melalui pengikutsertaan elemen masyarakat secara inklusif," kata dia.

Berdasarkan hasil harmonisasi dan penyelarasan materi muatan, Perda tentang Pembangunan Keluarga disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal. Ketentuan tersebut selanjutnya menjadi landasan hukum bagi penguatan pembangunan keluarga di Ibu Kota.