Muara Angke, Antara Ancaman Rob dan Krisis Air

OMBAK menampar bibir dermaga Pelabuhan Kali Adem di Jakarta Utara (2/11/2026). Airnya tumpah menambah genangan air laut di perkampungan Nelayan Muara Angke. Pemandangan itu sudah biasa bagi warga sekitar, genangan air laut setiap pasang atau rob sudah terjadi sejak lama.

Hal ini juga terlihat ketika Reporter Swara Indonesia Raya memasuki gang sempit, genangan air setinggi 10 sentimeter terlihat di atas tanah dengan kerang-kerang berserakan di sepanjang jalan.

Tak jauh dari sana terlihat dua perempuan duduk di depan rumah kayu, Iswatun (36) dan ibunya, Saropah (57). Keduanya merupakan warga setempat yang sudah lama akrab dengan rob. Sejak 1980-an, mereka terbiasa menghadapi air laut yang sewaktu-waktu menggenangi permukiman. Tahun demi tahun, mereka pun belajar beradaptasi dengan keadaan tersebut.

Meski demikian, terbiasa menghadapi rob bukan berarti tidak merasakan dampaknya. Genangan air kerap mengganggu mata pencaharian warga sehari-hari yaitu sebagai buruh harian pengupas kerang hijau.

Ketika air pasang datang, pekerjaan harus terhenti. Kebanyakan para perkerja berasal dari kalangan ibu-ibu yang hampir tiap hari memisahkan daging kerang dari cangkang untuk dijual ke tengkulak.

 “Cuma kalau banjir proses pengolahan kerang butuh waktu lebih lama,” ujar Iswatun.

Ia mencontohkan, jika biasanya perebusan kerang dilakukan pukul 13.00 WIB, saat terjadi genangan proses tersebut baru bisa dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Meski waktu pengerjaan menjadi lebih panjang, Iswatun mengaku belum mengalami kerugian ekonomi karena warga sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

“Biasanya bisa sampai 50 sentimeter. Cuma sekarang karena kemaraunya lebih panjang ya paling 20 sentimeter,” kata Iswatun.

Ia berharap pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall bisa jadi solusi. Warga sudah mendengar rencana itu. Ada yang berharap tanggul bisa menahan air laut. Namun, pertanyaan lain muncul. Kapan tanggul laut raksasa ini selesai dibangun?.

"Semoga aja bisa segera dibangun sih," tutur Iswatun.

Sulitnya Air Bersih

Air bersih menjadi persoalan lain yang tak kalah pelik bagi warga Kampung Muara Angke. Di tengah ancaman rob yang kerap menggenangi permukiman, warga juga harus berhadapan dengan kualitas air yang tidak selalu layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saropah mengatakan, kerap kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga harus memastikan air yang tersedia cukup layak digunakan. Kondisi ini jadi tantangan tersendiri.

"Kadang rasanya asin, kadang airnya kotor," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat warga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Air tanah yang terasa asin menjadi salah satu kendala, sehingga mereka harus menghemat penggunaan air sehari-hari. Padahal, air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.

"Kan' buat nyuci, masak, apa kan'. Buat bersihin rumah juga," tutur Saropah.

Bagi warga yang tidak memiliki akses air bersih harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di tengah ancaman rob yang sewaktu-waktu menggenangi permukiman, persoalan air bersih pun menambah tantangan kehidupan warga pesisir.

Saropah berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul laut raksasa untuk menghadapi ancaman rob, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap air bersih.

"Semoga aja ada bantuan dari pemerintah," ucap Saropah.

Penurunan Tanah Jakarta

Persoalan rob dan keterbatasan air bersih yang dihadapi warga Muara Angke tidak terlepas dari persoalan lingkungan yang lebih luas. Salah satunya adalah penurunan muka tanah yang terus membayangi Jakarta, terutama kawasan pesisir. Kondisi ini turut memperbesar kerentanan wilayah terhadap banjir rob.

Peneliti hidrologi dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rachmat Fajar Lubis, mengatakan, salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di kawasan perkotaan pesisir adalah ekstraksi air tanah dalam (deep aquifer) secara berlebihan, terutama oleh sektor industri dan komersial. Ketika air di rongga pori-pori akuifer terus disedot, tekanan hidrostatis menurun sehingga lapisan tanah mengalami pemadatan.

Menurut Rachmat, data pemantauan geodesi dan kebijakan moratorium air tanah menunjukkan bahwa pembatasan atau penghentian pengambilan air tanah yang didukung peningkatan cakupan pasokan air perpipaan dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menurunkan laju penurunan muka tanah.

Di beberapa titik Jakarta Utara, laju penurunan tanah yang sebelumnya mencapai 10–20 sentimeter per tahun pada dekade 2000–2010 kini melambat menjadi sekitar 1-5 sentimeter per tahun.

“Perluasan perpipaan adalah syarat mutlak. Jika suplai air permukaan perpipaan belum mencapai 100 persen, pengguna air, khususnya industri akan tetap bergantung pada sumur dalam,” ujar Rachmat Fajar Lubis, Rabu (4/11/2026).

Meski ekstraksi air tanah menjadi faktor dominan di sejumlah kawasan, Andi menjelaskan, penurunan muka tanah juga dipengaruhi faktor lain, seperti kompaksi alamiah dan aktivitas tektonik. Faktor-faktor tersebut tetap perlu diperhitungkan dalam memahami dinamika penurunan tanah di wilayah pesisir.

Ia mengingatkan, melambatnya laju penurunan tanah bukan berarti ancaman terhadap kawasan pesisir telah hilang. Akumulasi dampak penurunan tanah pada masa lalu dan faktor risiko lainnya tetap membuat kawasan tersebut sangat rentan.

Salah satu penyebabnya adalah sifat penurunan tanah yang kumulatif dan tidak dapat dipulihkan (irreversibel). Artinya, perlambatan laju penurunan tidak serta-merta mengembalikan elevasi tanah ke posisi semula. Wilayah yang telah mengalami penurunan belasan sentimeter hingga meter selama puluhan tahun tetap berada pada elevasi yang lebih rendah.

“Lalu, elevasi di bawah permukaan laut. Banyak wilayah pesisir kini secara absolut berada 0,5 hingga 1,5 meter di bawah permukaan laut lokal saat pasang, membuat kawasan tersebut sangat bergantung pada sistem proteksi buatan,” tuturnya.

Kerentanan tersebut semakin besar akibat ancaman kenaikan muka air laut. Perubahan iklim global menyebabkan permukaan laut terus naik dengan laju rata-rata 0,5–0,8 sentimeter per tahun. Kenaikan muka air laut yang bertemu dengan dampak penurunan tanah membentuk fenomena relative sea level rise atau kenaikan muka air laut relatif yang tetap membahayakan kawasan pesisir.

Ketergantungan pada tanggul dan pompa juga menyimpan risiko tersendiri. Jika tanggul jebol atau terjadi pemadaman listrik yang mengganggu sistem pompa saat badai maupun pasang maksimum, banjir rob dapat terjadi dalam skala besar.

"Suplai material sedimen ke daerah pantai yang mengendap belum padat, masih lepas atau terurai, secara alami akan mengalami pemadatan atau kompaksi atas material tersebut," ucapnya.

Selain penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut, kawasan pesisir juga menghadapi persoalan intrusi air laut. Rachmat menjelaskan, fenomena ini salah satunya dipicu oleh ekstraksi air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah yang terus-menerus dapat menyebabkan air laut masuk ke dalam lapisan air tanah yang sebelumnya memiliki kualitas tawar. Akibatnya, air tanah yang semula fresh dapat berubah menjadi payau, bahkan asin.

Genjot Infrastruktur Perpipaan

Salah satu upaya untuk menekan laju penurunan muka tanah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap air tanah adalah memperluas layanan air perpipaan. Melalui peningkatan cakupan SPAM, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan air bersih warga dapat dipenuhi tanpa terus mengandalkan pengambilan air tanah.

Senior Manager Corporate Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza memaparkan, sejak pengambilalihan pengelolaan layanan air perpipaan oleh PAM Jaya pada 2023, cakupan layanan terus mengalami peningkatan. Saat pengambilalihan, cakupan layanan berada di angka 67,65 persen.

“Hingga September 2026 telah meningkat menjadi 83,27 persen,” ujar Gatra kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (3/11/2026).

Menurut Gatra, PAM Jaya saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan untuk memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan adalah Jakarta Utara bagian barat, terutama karena keterbatasan pasokan air baku dan infrastruktur perpipaan.

"PAM Jaya terus mengembangkan pembangunan infrastruktur hingga menjangkau wilayah yang selama ini memiliki suplai air kurang optimal. Termasuk Kampung Kerang di Kelurahan Pluit, agar masyarakat dapat menikmati layanan air perpipaan yang lebih baik,” kata Gatra.

Gatra berujar, pasokan air baku PAM Jaya saat ini dalam kondisi aman, dengan sumber utama berasal dari Waduk Jatiluhur serta didukung pemanfaatan air permukaan dari sejumlah sungai di Jakarta. Selain itu, PAM JAYA terus meningkatkan kapasitas produksi air dari kondisi saat ini sebesar 22.995 liter per detik per September 2026 menuju target 32.950 liter per detik.

“Untuk mendukung perluasan cakupan layanan hingga 100 persen,” tutur Gatra.

Sementara itu, untuk Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur sudah beroperasi namun untuk mengantisipasi kebutuhan pasokan dalam mencapai target 100 persen cakupan layanan pada 2029, PAM Jaya membangun sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru sebagai langkah mitigasi atas keterlambatan proyek SPAM Karian Serpong. Investasi PAM Jaya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur dan perluasan layanan air perpipaan.

“Untuk mendukung target cakupan layanan 100 persen pada 2029, dibutuhkan total investasi sekitar Rp23,8 triliun yang dialokasikan untuk pengembangan secara keseluruhan,” terang Gatra.

Meski demikian, perluasan jaringan perpipaan di kawasan padat penduduk dan pesisir bukan tanpa kendala. Kondisi geografis, seperti kontur dan karakteristik tanah, serta keterbatasan ruang untuk pembangunan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya penggunaan air minum perpipaan juga terus dilakukan agar semakin banyak warga beralih ke layanan PAM Jaya.

Perluasan layanan air perpipaan juga berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, penggunaan air tanah di Jakarta menunjukkan tren penurunan.

Peta kondisi air tanah periode 2018–2025 juga memperlihatkan semakin luasnya zona aman serta berkurangnya zona kritis dan rusak. Perbaikan kondisi tersebut didukung oleh perluasan layanan air perpipaan, penerapan Zona Konservasi dan Zona Bebas Air Tanah, serta pengawasan penggunaan air tanah.