Pemkot Kupang mengusulkan dua rancangan peraturan daerah untuk mengarahkan pembangunan kota dan meningkatkan kualitas kawasan hunian.
PEMERINTAH Kota (pemkot) Kupang mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tata ruang wilayah serta pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh. Usulan ini ditujukan untuk mendukung pembangunan kota yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Pemkot Kupang memandang perlu adanya pembaruan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan perkembangan kota,” kata Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Pelt di Kupang, Rabu (4/11/2026).
Dua rancangan tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang 2026–2045 dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Jeffry berharap keduanya dapat menjadi dasar hukum untuk mengatur pemanfaatan ruang sekaligus memperbaiki kualitas hidup warga.
RT/RW yang baru disiapkan untuk menetapkan arah pembangunan Kota Kupang selama dua dekade mendatang. Aturan itu juga akan memperbarui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang RT/RW 2011–2031, yang perlu disesuaikan dengan perkembangan wilayah dan kebijakan pemerintah.
Peninjauan terhadap regulasi lama merekomendasikan revisi karena perubahan dinamika pembangunan dan kebijakan, serta ditemukannya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.
Seperti ditulis di ANTARA, RT/RW baru diharapkan mendukung peran Kupang sebagai pusat ekonomi, perdagangan, jasa, pariwisata, perikanan, dan industri yang terhubung dengan sistem transportasi.
Jeffry menuturkan, penataan ruang yang terencana dapat membantu pemerataan ekonomi kreatif, memenuhi kebutuhan permukiman, dan meningkatkan daya saing kota. Kepastian penggunaan ruang juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha serta mengoptimalkan potensi wilayah.
Adapun rancangan aturan mengenai perumahan kumuh disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, kepadatan permukiman, dan risiko munculnya hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Pemerintah menilai masalah ini mencakup kondisi bangunan, kesehatan lingkungan, kualitas hidup, serta hak warga atas tempat tinggal yang layak.
Regulasi tersebut akan menjadi dasar intervensi pemerintah daerah untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh dan memperbaiki lingkungan yang sudah ada secara terpadu.
“Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang layak dan mendukung kualitas hidup,” ujarnya.
Jeffry berharap aturan itu memperkuat upaya mewujudkan kawasan hunian yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan tempat tinggal yang layak.