DPRD DKI Sepakati Rp1,5 Triliun untuk Kampung Kumuh

PENATAAN kawasan permukiman kumuh dan perbaikan rumah susun (rusun) di Jakarta menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan anggaran 2027.

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati sementara alokasi anggaran sebesar Rp1,549 triliun untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta. Dana tersebut diarahkan untuk penataan RW kumuh hingga revitalisasi rusun.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan persoalan perumahan di Ibu Kota masih cukup kompleks. Terlebih, jumlah RW yang masuk kategori kumuh masih bertambah sehingga membutuhkan penanganan segera.

Menurut Yuke, penataan kawasan kumuh tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut mendapatkan kesempatan meningkatkan taraf hidup.

“Kita mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas,” kata Yuke dalam keterangan resmi, dikutip dari ANTARA, Selasa (3/11/2026).

Yuke mengatakan program penataan kampung kumuh perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur lingkungan harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi warga.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang lebih tertata, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan.

Komisi D DPRD DKI Jakarta berharap alokasi anggaran untuk Dinas PRKP dapat mendukung penanganan persoalan permukiman secara lebih menyeluruh.

Selain penataan kawasan kumuh, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga menyoroti kondisi fasilitas di sejumlah rumah susun yang dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas.

Yuke meminta Dinas PRKP melakukan inventarisasi terhadap rusun yang belum memiliki fasilitas pendukung bagi penghuni berkebutuhan khusus.

Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program revitalisasi rusun ke depan.

“Jadi, kita juga minta daftarnya, mana yang memang belum ramah disabilitas,” ujar Yuke.

Di sisi lain, dia mengungkapkan Dinas PRKP DKI Jakarta telah memberikan kesempatan kepada warga penghuni rusun, termasuk penyandang disabilitas, untuk bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan penghuni rusun agar memiliki kesempatan memperoleh penghasilan.

Perbaikan Rusun Melalui CSR

Yuke juga menyoroti keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki berbagai fasilitas rumah susun.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut dia, kolaborasi tersebut dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas fasilitas rusun tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah.

Selain perbaikan infrastruktur, Yuke menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penghuni rusun juga perlu menjadi perhatian.

Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat membuka peluang kerja maupun usaha bagi warga.

Dengan begitu, penghuni rusun bersubsidi memiliki kesempatan meningkatkan kemandirian ekonomi dan tidak terus bergantung pada fasilitas hunian bersubsidi dari pemerintah.