Parkir Digital Dongkrak PAD (not edit)

Usai menerobos kemacetan lalu lintas, mencari tempat parkir di kawasan perkotaan seringkali menjadi ujian tersendiri bagi para pengendara.

Tak sedikit warga yang menyamakan keberadaan juru parkir liar ini seperti jelangkung: tak pernah kelihatan batang hidungnya saat kendaraan datang, namun mendadak hadir sambil meniup peluit sewaktu pemiliknya hendak meluncur pergi.

Kekesalan ini dirasakan betul oleh Aliv, seorang pengendara sepeda motor. "Ke mana aja sih tukang parkir? Giliran kendaraan mau keluar baru nongol," ungkapnya gusar saat diwawancarai oleh Swara Indonesia Raya.

Peristiwa yang dialami Aliv hanyalah sebagian kecil gambaran belum meratanya sistem parkir digital di kota-kota besar seperti Jakarta.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada belasan titik parkir liar tersebar di lima wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, tidak memungkiri bahwa praktik parkir liar masih kerap ditemukan di berbagai sudut kota.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan pengendara serta kecenderungan mereka memilih biaya parkir yang murah turut memicu fenomena tersebut.

Penyebab Maraknya Jukir Liar

Menurut Budi, maraknya juru parkir (jukir) liar tidak hanya disebabkan oleh perilaku pengendara, tetapi juga dipicu oleh beberapa faktor lain.

Para jukir liar tersebut umumnya hanya mengejar keuntungan instan tanpa memedulikan dampak buruk yang ditimbulkan.

“Tidak lihat ini tuh bisa bikin kemacetan lalu lintas. Mereka hanya memikirkan mengarahkan pengemudi untuk parkir di tempat yang terlarang parkir demi keuntungan mereka,” ujar Budi kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (8/10/2026).

Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen bertindak tegas dalam memberantas praktik jukir liar.

Salah satunya, memberikan sanksi administratif ke jukir liar yang masih nekat beroperasi sepanjang periode Juni hingga September 2026.

“Langkah tegas udah diambil oleh Dishub, dengan hasil penertiban telah diberikan sanksi administrasi dengan surat pernyataan terhadap 75 orang juru parkir liar,” tegasnya.

Parkir Digital Stimulan PAD

Ketiadaan integrasi digital dalam tata kelola parkir tidak hanya menyuburkan keberadaan juru parkir liar, tetapi juga memicu kebocoran pendapatan daerah.

Demi menuntaskan masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem parkir berbasis digital sejak 2018.

Dampak positif dari transformasi ini tercermin pada tren data lima tahun terakhir, di mana penerimaan retribusi parkir tepi jalan (on-street) konsisten mengalami peningkatan. 

Realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun ini telah menembus angka Rp41 miliar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp23,08 miliar.

Hal senada diungkapkan oleh Budi, mantan Kepala Dinas Dukcapil. Ia membenarkan bahwa penerapan sistem digitalisasi perparkiran memberikan dampak nyata serta lonjakan yang signifikan terhadap penerimaan PAD.

“Peningkatan pendapatan retribusi parkir setelah program digitalisasi dijalankan mulai Tahun 2026 ini, tercatat peningkatan pendapatan kurang lebih 1,5x lipat dari sebelumnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut , Budi bilang secara keseluruhan, sepanjang rentang tahun 2018 hingga September 2026, digitalisasi perparkiran telah diimplementasikan di 57 lokasi. Jumlah tersebut mencakup 8 lokasi parkir off-street serta 49 ruas jalan. 

“Target Tahun 2026 untuk penerapan digitalisasi perparkiran di ruang milik jalan (on street) adalah 75 ruas jalan,” ucapnya.

Pandangan serupa turut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. Ia menegaskan bahwa skema digitalisasi sangat efektif dalam meminimalisasi potensi kebocoran PAD.

“Kalau data kendaraan menunjukkan 1.000 kendaraan tetapi transaksi yang tercatat hanya 600, misalnya, maka ada selisih yang harus dijelaskan. Di situlah teknologi bisa menjadi alat pengawasan dan mencegah kebocoran PAD,” ucap Jupiter kepada Swara Indonesia Raya.

Selain Jakarta, dampak positif digitalisasi parkir terhadap peningkatan PAD juga dirasakan oleh kota-kota lain seperti Malang dan Surabaya.

Kota Malang mencatatkan kenaikan nilai retribusi parkir secara berkelanjutan setiap tahunnya sejak sistem ini resmi diterapkan pada awal 2021.

Keberhasilan Kota Malang dalam menerapkan digitalisasi sistem perparkiran mendorong kota-kota lain untuk mengikuti jejak serupa, salah satunya Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin tak segan menyampaikan akan mempelajari sistem parkir digital milik Pemkot Malang guna meningkatkan PAD serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan secara signifikan.

“Kami akan belajar dengan Kota Malang dengan digitalisasi pada setiap wajib pajak, titipan uang pajak transaksi masyarakat langsung terhubung dan terawasi,” ujar Jenal, Kamis (1/8/2026).

Manfaat penerapan sistem perparkiran digital juga dirasakan betul oleh Kota Surabaya, meskipun uji coba pertamanya baru dimulai pada 19 Desember 2025.

Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan adanya sistem digital mampu mendongkrak pendapatan parkir di beberapa titik di Kota Surabaya.

"Hasilnya sangat mengejutkan. Biasanya setoran parkir pada Sabtu malam hanya berkisar Rp600 ribu, namun kini bisa menembus Rp2,6 juta dalam semalam," ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi,