Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Bekasi memulai penataan kabel udara semrawut. Didukung anggaran Rp90 miliar. Ditargetkan rampung dalam lima tahun ke depan.
LANGIT Jakarta tak selalu menyuguhkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang megah. Di sejumlah ruas jalan, pandangan justru tertumbuk pada lilitan kabel hitam yang saling silang, bertumpuk, dan menjuntai di antara tiang-tiang.
Untaian yang membentang di atas kepala itu telah lama menjadi bagian dari wajah ibu kota. Warga bahkan punya sebutan sendiri untuknya: "mi hitam", julukan yang menggambarkan betapa ruwetnya jaringan kabel udara di Jakarta.
Namun, persoalannya bukan semata soal pemandangan kota yang terganggu. Di balik lilitan kabel yang tampak tak beraturan itu, tersimpan persoalan penataan jaringan utilitas yang tak kunjung tuntas.
Kabel yang menjuntai rendah berpotensi membahayakan pengguna jalan, sementara kabel-kabel tak terpakai masih dibiarkan menggantung dan menambah semrawut ruang udara ibu kota.
Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membenahi persoalan tersebut melalui penataan kabel udara, termasuk memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah ducting atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)..
Targetnya ambisius, menata sekitar 6.500 kilometer jaringan kabel dalam lima tahun. Pertanyaannya, mampukah langkah ini mengakhiri pemandangan "mi hitam" yang telanjur akrab di langit Jakarta?
Ambisi Besar Mengubur Kabel Ibu Kota
Di DKI Jakarta, misi besar ini dikomandoi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengusung target ambisius, yakni menuntaskan pemindahan seluruh kabel udara yang semrawut ke bawah tanah hanya dalam kurun waktu lima tahun.
Payung hukumnya pun telah kokoh berdiri melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang SJUT.
Mengingat masifnya skala pekerjaan, ada sekitar 6.500 kilometer kabel yang harus ditangani, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak bisa bekerja sendiri.
Dinas Bina Marga diproyeksikan untuk berkolaborasi dengan pihak swasta agar penataan total ini bisa direalisasikan, dimulai dengan kabel telekomunikasi sebelum merambah ke jaringan listrik.
Sebagai bukti keseriusan, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp90 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan SJUT di beberapa ruas arteri utama, seperti Jalan Gatot Subroto, MT Haryono, Dr. Supomo, Saharjo, hingga Matraman.
Hingga penghujung tahun 2026, Dinas Bina Marga DKI dijadwalkan merampungkan penertiban di 5 dari total 20 titik prioritas.
Manfaat dari mega-proyek ini tidak sebatas estetika, melainkan juga mitigasi bencana. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, yang wilayahnya seperti Mampang Prapatan dan Kuningan Barat kerap diwarnai keluhan warga akibat kabel menjuntai, menyambut baik langkah strategis ini.
“Harapannya, dengan seluruh penataan ini, potensi-potensi kebakaran akibat ketidakteraturan kabel udara, khususnya kabel listrik, ini bisa kita lakukan penanganan segera,” ujar Syafrin.
Ia menambahkan bahwa pembangunan ducting saat ini menjadi program prioritas Gubernur yang sedang dikebut pengerjaannya oleh dinas teknis.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menata infrastruktur perkotaan agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono
Langkah Serupa di Kota Patriot
Gaung penataan ini nyatanya tak berhenti di batas ibu kota. Semangat estetika yang sama merambat cepat ke Kota Bekasi.
Di bawah komando Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, penertiban kabel fiber optik udara yang berantakan juga mulai digencarkan, salah satunya di kawasan Jalan Raya Pondok Gede.
Tri Adhianto bahkan turun langsung memantau pemutusan kabel-kabel liar tersebut.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menata infrastruktur perkotaan agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ungkapnya
Langkah tegas ini menjadi fase awal yang krusial sebelum Kota Bekasi secara masif bermigrasi ke sistem utilitas bawah tanah layaknya Jakarta.
Mengurai keruwetan peninggalan masa lalu tentu membutuhkan biaya tak sedikit, regulasi yang tegas, dan waktu pengerjaan yang tidak sebentar.
Namun, dengan alokasi anggaran puluhan miliar rupiah, dasar hukum Perda yang jelas, serta komitmen kuat dari para pemimpin daerah, langit Jakarta dan sekitarnya perlahan akan terbebas dari jeratan kabel semrawut.
Wajah kota metropolitan yang modern, aman, dan sedap dipandang kini mulai menemukan bentuk nyatanya.
Butuh Konsistensi dan Ketegasan Aturan
Menanggapi langkah ambisius pemerintah daerah ini, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai bahwa persoalan utilitas yang semrawut berakar dari ketiadaan perencanaan kota sejak awal.
Di kota-kota maju, pembangunan jalan selalu diiringi dengan ketersediaan Multi Tunnel Utility (MTU) untuk menampung seluruh utilitas secara terpadu di bawah tanah. Untuk mengurai keruwetan yang sudah telanjur parah, Yayat menekankan perlunya regulasi yang mengikat para operator jaringan.
“Pertama, harus ada kebijakan yang tegas pada koridor jalan mana atau kawasan mana yang ditetapkan bebas kabel yang semrawut,” ujar Yayat kepada Swara Indonesia Raya melalui pesan suara, Minggu (25/10/2026).
Pemerintah harus memprioritaskan penataan di kawasan yang sudah terencana secara formal, seperti jalan protokol, sentra perkantoran, dan area perdagangan. Jika infrastruktur bawah tanah sudah tersedia di sana, maka aturan larangan berdirinya tiang harus diberlakukan secara otomatis.
Namun, Yayat juga mengingatkan adanya tantangan di lapangan, khususnya potensi keengganan pihak operator apabila mereka dibebankan biaya sewa atau retribusi sarana utilitas bawah tanah tersebut.
Beban biaya ini pada akhirnya dikhawatirkan bisa berimbas kepada masyarakat selaku konsumen.
Untuk kawasan campuran dengan permukiman padat yang fasilitas bawah tanahnya belum tersedia, Yayat menyarankan penataan darurat secara bertahap.
"Bisa dengan membuat klep dijepit, diatur, dikasih identitas, sambil pemerintah membangun jaringan utilitasnya. Jadi, kalau sudah disiapkan maka bertahap maka dibuatlah periodisasi waktu," ujarnya.
Hal ini mendesak karena saat ini identitas pemilik kabel sering kali tidak jelas lantaran bentuk fisiknya yang serupa, sehingga menyulitkan pertanggungjawaban ketika terjadi kecelakaan atau musibah kebakaran.
Mengurai keruwetan peninggalan masa lalu, lanjut Yayat, tentu membutuhkan biaya tak sedikit, regulasi yang tegas, dan waktu pengerjaan yang panjang.
Namun, dengan penyusunan periodisasi target yang terukur, pengawasan perizinan yang ketat, serta komitmen kuat dari pemerintah, langit Jakarta dan sekitarnya perlahan akan terbebas dari jeratan kabel semrawut.
Wajah kota metropolitan yang modern, aman, dan sedap dipandang kini mulai menemukan bentuk nyatanya.