UMP NAIK: Ilustrasi pekerja di sebuah pabrik. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebanyak 12,72 persen, menjadi sebesar Rp2.725.000 per bulan.
UMP NAIK: Ilustrasi pekerja di sebuah pabrik. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebanyak 12,72 persen, menjadi sebesar Rp2.725.000 per bulan.SWARA INDONESIA RAYA/SALMAN TOYIBI

UMP Yogyakarta 2027 Naik Jadi Rp2,7 Juta

Juga Berlaku untuk Pekerja Memiliki Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

UMP Yogyakarta 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp2.725.000. Pemda DIY menetapkan kenaikan Rp307.505.

PEMERINTAH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000 per bulan.

Besaran tersebut naik Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2.417.495.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, penetapan UMP 2027 telah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY serta kebutuhan hidup layak pekerja.

"Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dari UMP 2026 Rp2.417.495 atau 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI," kata Ni Made di Kepatihan Yogyakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (21/11/2026).

UMP DIY 2027 Naik Rp307.505

Ni Made menjelaskan, penetapan UMP DIY 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 137 ayat (2).

Dalam ketentuan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi.

UMP DIY 2027 ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY.

Dewan tersebut terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.

Hasil penetapan itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027.

Selain itu, terdapat Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.

Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti

Tiga Bidang Usaha

Selain UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan penetapan upah minimum sektoral provinsi untuk sejumlah bidang usaha.

Sektor yang direkomendasikan meliputi aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta aktivitas telekomunikasi.

Rekomendasi tersebut juga mencakup sektor pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya.

Ni Made mengatakan, penentuan sektor tersebut mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik pekerjaan khusus, hingga tingkat risiko kerja.

Kajian mengenai sektor-sektor tersebut dilakukan oleh unsur akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan DIY.

Masa Kerja di Bawah Satu Tahun

Ni Made menegaskan, ketentuan UMP dan UMSP DIY 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan.

Karena itu, pengusaha diwajibkan menyusun serta menerapkan struktur dan skala upah di lingkungan perusahaan masing-masing.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas.

"Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," katanya.