Kadisdik Kutai Timur
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Mulyono.ANTARA/MUHAMMAD HAFIF NIKOLAS

Darurat Guru di Kutai Timur

Kebijakan Rekrutmen yang Mandek dan Solusi 'Guru Impor' Picu Kelumpuhan Mutu Pendidikan Daerah
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Kutai Timur menghadapi krisis pengajar akibat kekurangan 600 tenaga pendidik, yang dinilai sebagai kegagalan pemetaan negara.

Minimnya tenaga pendidik yang melanda Kabupaten Kutai Timur bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan cerminan dari lemahnya perencanaan jangka panjang pemerintah.

Melansir Antara, wilayah ini kekurangan hingga 600 tenaga pendidik yang berdampak pada kelangsungan kegiatan belajar mengajar di berbagai satuan pendidikan.

“Persoalan yang dihadapi bukan semata-mata berkaitan dengan penempatan atau persebaran tenaga pengajar, melainkan juga keterbatasan jumlah guru yang tersedia,” ucap Kutim Mulyono Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Senin (16/11/2026).

Sementara itu, Itje Chodidjah pengamat pendidikan menilai bahwa krisis ini merupakan bentuk keteledoran negara dalam memetakan kebutuhan guru secara akurat.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru memiliki urgensi yang setara dengan program-program prioritas nasional lainnya karena menyangkut kesiapan mental pada proses pembelajaran peserta didik.

"Kasus kekurangan guru ini adalah keteledoran negara di dalam memetakan kebutuhan guru. Bayangkan kebutuhan guru itu tidak lebih tidak kurang pentingnya daripada kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) ya. Karena apa? Guru ini yang menyediakan asupan mental buat anak-anak," ujar Chodidjah saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Selasa (17/11/2026).

Ia menambahkan bahwa lambatnya siklus rekrutmen serta kegagalan dalam membaca data guru pensiun memperparah kondisi di lapangan.

Dinas Pendidikan memaksimalkan guru ASN, ini kayak guru itu pegawai pabrik ya. Dimaksimalkan untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Ini ngurusin anak! Guru akan overload, burnout, dia akhirnya ngurus anak-anaknya asal-asalan, yang penting tugas selesai.
Pengamat Pendidikan, Itje Chodidjah

Pelatihan Khusus untuk Guru

Tantangan geografis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kutai Timur kerap kali disikapi pemerintah dengan skema pemerataan atau mutasi yang kurang efektif.

Praktik mendatangkan "guru impor" dari luar daerah sering kali menemui jalan buntu karena kendala adaptasi budaya serta minimnya fasilitas penunjang yang memadai bagi para pengajar pendatang.

Menanggapi hal tersebut, Chodidjah menyarankan agar pemerintah pusat maupun daerah mulai melirik potensi sumber daya manusia setempat melalui skema pelatihan khusus.

"Seharusnya pemerintah fokus membuat skema khusus untuk melatih orang-orang lokal di daerah terpencil agar bisa menjadi guru di daerahnya sendiri. Cara ini dinilai jauh lebih menyenangkan bagi warga lokal dan jauh lebih efisien dari segi biaya dibandingkan mengambil guru dari luar," jelasnya.

Langkah ini dinilai lebih berkelanjutan ketimbang mengandalkan tenaga pendidik luar yang umumnya tidak bertahan lama di penugasan.

Dinas Pendidikan menuai kritik atas kebijakan optimalisasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai memaksa tenaga pendidik bekerja melampaui kapasitas. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menggeser peran guru sebagai pendidik dan pembina karakter siswa menjadi sekadar pekerja yang dibebani target.

Beban administratif yang berlebihan juga berpotensi memicu kelelahan mental (burnout) dan mengganggu kualitas proses pembelajaran. Akibatnya, kualitas ilmu dan pembentukan karakter anak di dalam kelas menjadi terabaikan.

"Jadi, kalau solusi jangka pendeknya, Dinas Pendidikan memaksimalkan guru ASN, ini kayak guru itu pegawai pabrik ya. Dimaksimalkan untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Ini ngurusin anak! Jadi mau dimaksimalkan seperti apa? Guru akan overload, dia akan burnout, dia akhirnya ngurus anak-anaknya asal-asalan, yang penting tugas selesai," tegasnya.

Koordinasi Itu Penting

Di sisi lain lemahnya koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, baik itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Disdikbud setempat yang memperlambat penyelesaian masalah mutu dan distribusi pengajar. Perbedaan basis data antar instansi membuat birokrasi pendidikan kerap tertinggal.

Oleh karena itu, penyelesaian krisis di Kutai Timur menuntut komitmen kuat dari para pemangku kebijakan untuk meninggalkan ego sektoral demi masa depan generasi muda.

"Dan yang paling penting untuk menjadi perhatian, kalau ngurusin pendidikan itu harus diutamakan adalah konsistensi dan keberlanjutan," pungkasnya.