Kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak merupakan fase paling rentan bagi seorang ibu dan bayi. Namun, fase yang seharusnya menjadi awal kehidupan itu masih menyisakan persoalan serius. Kematian ibu dan bayi terus menjadi tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia.
KASUS di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu gambaran persoalan tersebut. Pemerintah daerah mencatat peningkatan kematian ibu dan bayi baru lahir sehingga mendorong penyusunan program penanganan terpadu lintas sektor.
Menurut data pemerintah setempat, angka kematian ibu di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meningkat dari sembilan kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025. Sementara kematian bayi baru lahir juga meningkat dari 54 kasus menjadi 70 kasus pada periode yang sama.
Sepanjang 2024 hingga Agustus 2026 tercatat 25 kasus kematian ibu dan 190 kematian anak di bawah lima tahun, atau sekitar 86 persen kematian anak terjadi pada masa neonatal atau 28 hari pertama kehidupan.
"Dibutuhkan langkah konkret dalam menekan kasus itu. Prevalensi yang cukup tinggi harus dilakukan penanganan secara terukur, terarah dan berkelanjutan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan sebagaimana dilaporkan ANTARA, Selasa (3/11/2026).
Persoalan serupa juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dinas Kesehatan setempat mencatat angka kematian ibu pada 2025 mencapai 151,57 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi tercatat 6,80 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN).
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Papua Tengah Yulianda Yeimo mengatakan, tingginya angka kematian maternal dan neonatal menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan. Mulai dari keterlambatan deteksi dini faktor risiko, keterlambatan rujukan, hingga penanganan kasus yang belum optimal di fasilitas Kesehatan (faskes).
Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menekan kematian ibu dan bayi tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap fasilitas memiliki tenaga medis, peralatan, dan kemampuan menangani kondisi darurat.
Hal itu diakui Ketua Satuan Tugas Angka Kematian Bayi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Aris Primadi, SpA, SubspNeo(K). Dia menyoroti masih tingginya kematian ibu dan bayi di sejumlah wilayah Indonesia.
Penyebab Kematian Bayi
Aris mengungkapkan, penyebab kematian bayi berbeda berdasarkan kelompok usia. Pada bayi baru lahir atau periode neonatal, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah menjadi faktor yang mendasari banyak kasus kematian. Kondisi tersebut kerap disertai gangguan pernapasan, seperti asfiksia (kegagalan bernapas saat lahir) serta infeksi.
Selanjutnya pada bayi setelah masa neonatalatau berusia di atas 28 hari hingga anak balita, pneumonia dan diare menjadi penyebab yang menonjol. Adapun sepsis atau infeksi berat menjadi salah satu penyebab langsung terbanyak.
"Pada daerah terpencil, terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia yang mampu menangani kegawatan di tempat bayi lahir serta jarak yang jauh ke tempat rujukan dapat memperberat risiko," kata Aris.
Gambaran tersebut tercermin dalam Kajian Satgas Angka Kematian Bayi IDAI bersama dengan UNICEF dan Kemenkes yang mengaudit hampir 6000 rekam medis kematian neonatal, bayi dan balita pada 2020. Kajian itu dilakukan rumah sakit yang tersebar di 10 provinsi.
Kesiapan Layanan Kesehatan
Menurut Aris, persoalan tidak berhenti pada penyebab medis tersebut. Kemampuan fasilitas kesehatan dalam menangani kondisi darurat belum merata.
Akses persalinan di fasilitas kesehatan memang semakin luas, tetapi tidak semua fasilitas memiliki tenaga terlatih, peralatan, dan dukungan layanan yang memadai.
Dalam kajian tersebut, sekitar sepertiga rumah sakit yang ditelaah bahkan tidak memiliki satu pun dari tiga jenis unit perawatan intensif atau perawatan khusus bagi bayi dan anak, yakni Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), maupun High Care Unit (HCU).
“Kesiapan bergantung pada tim terlatih, alat yang berfungsi, ketersediaan obat dan darah, serta rumah sakit rujukan yang siap menerima pasien,” jelas dokter anak dan ahli neonatologi itu.
Rujukan Cepat
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah terpencil. Jarak menuju rumah sakit rujukan bisa memakan waktu berjam-jam.
Dalam situasi seperti itu, tenaga kesehatan di fasilitas pertama harus mampu mengenali kondisi darurat, memberikan pertolongan awal, menstabilkan pasien, dan memastikan proses rujukan berjalan cepat.
Aris menerangkan, evaluasi kematian ibu dan anak perlu melihat seluruh perjalanan pasien. Penilaian tidak cukup hanya dilakukan ketika pasien tiba di rumah sakit.
"Prosesnya harus ditelusuri sejak keluarga mengenali gejala, pasien mengakses fasilitas kesehatan pertama, hingga memperoleh penanganan di rumah sakit rujukan," terangnya.
Selain itu, lanjut Aris, pemerintah pusat perlu memperkuat pemerataan tenaga kesehatan, pembiayaan, dan pemenuhan fasilitas medis. Rumah sakit rujukan juga harus memiliki tim yang siap selama 24 jam, akses darah, layanan operasi darurat, serta dukungan pernapasan yang memadai.
Sementara pemerintah daerah perlu memastikan jalur rujukan berfungsi setiap saat. Puskesmas, klinik, dan praktik bidan harus mengetahui rumah sakit tujuan serta memiliki pilihan apabila fasilitas rujukan penuh.
Dengan demikian, upaya menekan kematian ibu dan bayi tidak cukup hanya mengandalkan imbauan kepada keluarga untuk memeriksakan kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan layanan kesehatan mampu menjangkau masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
"Pemerataan tenaga medis, kelengkapan fasilitas, ketersediaan obat dan darah, serta sistem rujukan yang berfungsi setiap saat menjadi bagian penting dari upaya menekan kematian ibu dan bayi," jelasnya.