BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat 12 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama November 2026. Sementara 26 provinsi lainnya mengalami penurunan.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan pencatatan hingga 6 November 2026, kenaikan IPH di 12 provinsi tersebut terutama dipengaruhi harga cabai merah dan cabai rawit.
Direktur Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan IPH di sejumlah daerah masih berkaitan erat dengan pergerakan harga kedua komoditas tersebut.
"Papua Tengah, Bengkulu, dan Maluku ini mengalami IPH di atas 1 persen dan hampir seluruhnya pengaruh kenaikannya dari cabai rawit dan juga cabai merah," ujar Ateng dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Papua Tengah menjadi provinsi dengan kenaikan IPH tertinggi, yakni 1,44 persen. Posisi berikutnya ditempati Bengkulu sebesar 1,37 persen dan Maluku sebesar 1,09 persen.
Harga di Atas Acuan
Pergerakan harga cabai menjadi perhatian karena harga kedua komoditas tersebut masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP).
Harga rata-rata cabai merah pada minggu pertama November mencapai Rp73.554 per kilogram. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan HAP sebesar Rp55.000 per kilogram dan meningkat 3,15 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Kenaikan harga cabai merah tercatat terjadi di 215 kabupaten/kota. Bahkan, sejumlah daerah mencatat harga cabai merah lebih dari 100 persen di atas HAP.
Kabupaten Buru Selatan mencatat harga cabai merah Rp170.000 per kilogram atau 209,09 persen di atas HAP. Selanjutnya Kabupaten Paniai Rp160.000 atau 190,91 persen, Kabupaten Buton Utara Rp139.000 atau 152,73 persen, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rp132.000 atau 140 persen, Kabupaten Konawe Kepulauan Rp119.333 atau 116,97 persen, dan Kabupaten Banggai Kepulauan Rp113.500 atau 106,36 persen.
Rawit Masih Tinggi
Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit mulai mengalami penurunan 5,76 persen menjadi Rp83.277 per kilogram. Meski turun, harganya masih jauh di atas HAP sebesar Rp57.000 per kilogram.
Ateng menerangkan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit juga turun dari 262 daerah pada pekan sebelumnya menjadi 89 kabupaten/kota pada minggu pertama November.
"Artinya sudah ada progres terhadap kabupaten/kota yang mampu mengendalikan kondisi harga cabai rawitnya," jelas Ateng.
Meski demikian, sejumlah daerah bahkan masih mencatat harga cabai rawit lebih dari 100 persen di atas HAP. Kabupaten Paniai menjadi salah satu yang tertinggi dengan harga mencapai Rp190.000 per kilogram atau 233 persen di atas HAP.
Kemudian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai Rp163.333 atau 186,55 persen, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rp156.000 atau 173,68 persen, dan Kabupaten Buton Utara Rp151.667 atau 166,08 persen.
BPS menilai penurunan harga cabai rawit dan berkurangnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga menunjukkan adanya perbaikan di sejumlah wilayah. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya meredakan tekanan harga karena level harga cabai rawit masih berada di atas HAP.
Datangkan Cabai Luar Daerah
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) Sarbin Sehe mengimbau pedagang di wilayahnya mendatangkan cabai dari luar daerah. Hal itu guna menekan harga cabai menyusul terbatasnya pasokan lokal dan mengendalikan laju inflasi.
"Kami secara terbuka mengajak pelaku pasar untuk ikut berpartisipasi karena tidak ada pilihan lain selain mengambil pasokan dari luar," kata Sarbin di Ternate.
Dia mengatakan, pasokan cabai dari luar daerah diperlukan karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar, terutama setelah aktivitas pertanian masyarakat terdampak musim kemarau.
Kondisi musim kemarau menyebabkan sebagian besar petani di Maluku Utara tidak dapat melakukan penanaman sehingga berdampak terhadap ketersediaan sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai.
"Kita menghadapi musim kemarau kemarin, hampir semua petani tidak bisa menanam. Ketika inflasi dipicu terutama oleh cabai, solusinya harus mendatangkan pasokan dari luar daerah," ujarnya.
Sarbin menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab mengantisipasi persoalan ketersediaan dan kenaikan harga bahan pangan. Karena itu, keterlibatan pelaku pasar dan pedagang diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi serta memenuhi kebutuhan masyarakat.