Pengambilan Air Tanah Masih Membayangi Penurunan Tanah Jakarta
Laju penurunan tanah di Jakarta mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan kisaran kurang dari 0,5 hingga 4,9 cm per tahun, meskipun kecepatannya berbeda-beda di setiap wilayah. Namun, perlambatan tersebut belum menunjukkan pemulihan kondisi tanah karena pemampatan lapisan tanah bersifat sulit dipulihkan
Laju penurunan muka tanah di Jakarta menunjukkan perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Geologi melalui Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), laju penurunan tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya berkisar kurang dari 0,5 sentimeter (cm) hingga maksimum 4,9 cm per tahun.
Kepala Balai Konservasi Air Tanah (BKAT) Badan Geologi, Taat Setiawan, mengatakan, perlambatan tersebut diketahui berdasarkan hasil pemantauan menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS) Geodetik sejak 2015 hingga 2026.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan pengukuran sejumlah pihak pada periode 1997–2005. Saat itu, laju penurunan tanah di Jakarta berkisar 1–10 cm per tahun, bahkan mencapai 15–20 cm per tahun di sejumlah lokasi.
"Perlambatan penurunan tanah juga terkonfirmasi dari analisis data InSAR Jakarta dan sekitarnya, serta pada sumur pantau di lokasi kantor Balai Konservasi Air Tanah, Jalan Tongkol, Jakarta Utara," kata Taat kepada Swara Indonesia Raya, Sabtu (7/11/2026).
Meski demikian, perlambatan tersebut tidak terjadi dengan besaran yang sama di seluruh wilayah Jakarta. Hasil pemantauan BKAT Badan Geologi menunjukkan laju penurunan tanah melambat hampir di seluruh lokasi, tetapi dengan nilai yang beragam.
Berdasarkan wilayah administrasi, Jakarta Barat mencatat rata-rata penurunan tanah tertinggi, yakni sekitar 2,74 cm per tahun. Penurunan terutama terjadi di wilayah Kalideres, Cengkareng, dan Kedoya.
Sementara itu, Jakarta Utara memiliki rata-rata penurunan tanah sekitar 2,12 cm per tahun, terutama di sekitar Penjaringan dan Pluit. Adapun Jakarta Selatan mencatat rata-rata 1,59 cm per tahun, terutama di sekitar Pesanggrahan.
Di Jakarta Pusat, rata-rata penurunan tanah mencapai 1,49 cm per tahun, terutama di sekitar Pasar Baru. Adapun Jakarta Timur relatif memiliki laju penurunan paling rendah, dengan rata-rata sekitar 1,09 cm per tahun.
Taat menjelaskan, penurunan tanah di Jakarta terutama terjadi di wilayah pesisir bagian utara, barat laut, dan timur laut. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya pengambilan atau ekstraksi air tanah secara berlebihan.
Berdasarkan penelitian sejumlah ahli, kontribusi pengambilan air tanah terhadap penurunan tanah di Jakarta diperkirakan sekitar 10–30 persen. Besaran tersebut bervariasi di setiap lokasi.
"Hal tersebut juga terkonfirmasi untuk lokasi di kantor BKAT, Jakarta Utara, yang menghasilkan nilai sekitar 30 persen," ujarnya.
Meski demikian, pengambilan air tanah bukan satu-satunya faktor penyebab penurunan tanah. Jakarta tersusun atas batuan sedimen Kuarter yang relatif muda, berupa endapan aluvial dan kipas aluvial vulkanik.
Karakteristik batuan tersebut relatif lepas dan didominasi material berukuran lempung hingga pasir lempungan sehingga mudah mengalami konsolidasi atau pemampatan. Selain itu, beban bangunan berupa gedung bertingkat dan infrastruktur lainnya serta faktor tektonik turut memengaruhi penurunan tanah.
Menurut Taat, kondisi tersebut membuat faktor utama penyebab penurunan tanah di Jakarta belum dapat ditentukan secara tunggal.
"Perlambatan penurunan tanah belum bisa disebut sebagai pemulihan kondisi tanah. Sebab, penurunan tanah merupakan fenomena geologi akibat pemampatan lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan," tutur Taat.
Secara umum, lapisan tanah atau batuan yang telah mengalami pemampatan tidak dapat kembali ke kondisi semula. Upaya yang dapat dilakukan adalah menghentikan atau memperlambat laju penurunannya.
Kondisi tersebut berbeda dengan muka air tanah. Pembatasan atau pengurangan pengambilan air tanah dapat mendorong pemulihan muka air tanah atau recovery.
Taat mencontohkan sejumlah kota besar di dunia yang berhasil menghentikan laju penurunan tanah melalui pembatasan pengambilan air tanah, seperti Tokyo, Taipei, dan Bangkok.
Di Jakarta sendiri, terdapat dua indikasi positif, yakni pemulihan muka air tanah dan perlambatan laju penurunan tanah.
Namun, pengendalian pengambilan air tanah tetap menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga agar laju penurunan tanah tidak kembali meningkat.
"Apabila air tanah tidak dikendalikan, laju penurunan tanah akan menjadi lebih cepat lagi dari kondisi saat ini, dengan kecepatan yang berbeda-beda baik secara spasial maupun temporal," kata Taat.