Sejumlah orang menunggu arus lalulintas di depan pelican crossing Halte Tosari Sudirman Jakarta
Sejumlah orang menunggu arus lalulintas di depan pelican crossing Halte Tosari Sudirman JakartaMUHAMAD ALI/SWARA INDONESIA RAYA
Provinsi

(NO EDIT) Skrining Harus Diperkuat Cegah Sebaran Tuberkulosis

Terdapat 44.636 kasus tuberkulosis (TBC). Angka ini baru mencapai sekira 65% dari target penemuan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni 66.000 kasus.
Diterbitkan pada: 

PPEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta catat 44.636 kasus tuberkulosis (TBC). Angka tersebut terhitung dari Januari 2026 hingga Oktober 2026. Angka ini baru mencapai sekira 65% dari target penemuan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni 66.000 kasus. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim mengatakan, penemuan kasus merupakan langkah awal dalam pengendalian TBC. Dari penemuan, pengobatan tunas, hingga pemutusan rantai penularan.

“Capaian ini menunjukkan progres, didukung integrasi pelacakan dengan program cek kesehatan gratis,” ujar Chico kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (30/10/2026).

Masih ada kesenjangan yang harus dikejar. Kasus tersembunyi tidak terus menjadi sumber penularan. Sebab, satu pasien TBC tidak ditangani berpotensi menularkan ke 10 hingga 15 orang. Penemuan kasus jadi kesempatan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Demi memutus rantai penularan lebih dini.

Pemprov DKI Jakarta memperkuat jejaring fasilitas kesehatan di antaranya dengan penanganan di 197 rumah sakit. Angka termasuk 31 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 44 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan 292 Puskesmas Pembantu. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta angka keberhasilan pengobatan saat ini berada di 76% secara keseluruhan per September 2026.

“Di rumah sakit, angka tersebut masih 71%. Artinya, masih ada pasien yang putus obat, meninggal, atau belum selesai dievaluasi,” ucap Chico.

Tantangan utama adalah karakteristik Jakarta sebagai wilayah urban dengan mobilitas penduduk yang tinggi serta menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan bagi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Anis Ruspitawati.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Anis Ruspitawati mengatakan, penguatan skrining dilakukan pada pasien kontak serumah atau erat dan kelompok berisiko lainnya. Pemeriksaan menggunakan Xray Mobile, investigasi kontak, perluasan akses pemeriksaan diagnostik dengan 326 alat Near Point Of care (NPOC) yang tersebar diseluruh Puskesmas. Penguatan jejaring pemeriksaan dilakukan di laboratorium melalui alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dan Open PCR.

“Selain itu, kami memperkuat keterlibatan masyarakat melalui Kampung Siaga TBC (KST), kader, dan jejaring komunitas untuk menjangkau warga yang belum mengakses layanan kesehatan,” ujar Anis kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (30/10/2026). 

Penguatan pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Pemantauan capaian laporan mingguan per wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan, penting untuk identifikasi kesenjangan. Anis meminta setiap rumah sakit di Jakarta juga aktif menangani kasus TBC. Tidak berhenti pada diagnosis, tapi berlanjut hingga pasien memulai pengobatan.

“Tantangan utama adalah karakteristik Jakarta sebagai wilayah urban dengan mobilitas penduduk yang tinggi serta menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan bagi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya,” ucap Anis.

Data Dinkes DKI sekira 15% penemuan kasus TBC berasal dari pasien yang berdomisili di luar DKI Jakarta. Pasien dirujuk di fasilitas kesehatan sesuai domisili. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam kesinambungan pengobatan. Terrutama apabila proses rujukan, perpindahan fasilitas, dan pelaporan hasil pengobatan belum terkoordinasi secara optimal. Selain itu, masih terdapat kendala pelacakan pasien akibat ketidaksesuaian alamat pada KTP dengan tempat tinggal aktual, perubahan domisili, serta tingginya mobilitas penduduk. 

“Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemantauan kepatuhan berobat dan penelusuran pasien yang tidak melanjutkan pengobatan,” tutur Anis.

Eliminasi TBC tahun 2030 perlu melibatkan seluruh pihak. Perlu penguatan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan akuntabilitas seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Target eliminasi TBC memerlukan keterlibatan aktif rumah sakit pemerintah dan swasta, organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan investigasi kontak perlu diikuti dengan pemberian terapi pencegahan TBC bagi kontak yang memenuhi kriteria.

“Kami akan memperkuat pemantauan capaian secara berkala, mengidentifikasi kesenjangan di setiap wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta memastikan adanya tindak lanjut yang terukur,” ujar Anis.