Pemda diminta memetakan wilayah rawan dan memperkuat kesiapan menghadapi ancaman banjir serta longsor.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan delapan langkah kesiapsiagaan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi musim hujan 2026/2027. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani Kepala BNPB Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, langkah antisipasi itu merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kejadian bencana hidrometeorologi. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi.
“Sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027, yang berpotensi memicu bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi," kata Berton.
Pemetaan Risiko
Melalui surat edaran tersebut, BNPB meminta pemerintah daerah memulai kesiapsiagaan dari pemetaan risiko. Wilayah rawan bencana harus diidentifikasi berdasarkan kajian risiko dan portal InaRISK. Kesiapan personel, peralatan, serta logistik juga perlu dipastikan sejak dini.
Pemantauan informasi cuaca harus diperkuat. Begitu pula sistem peringatan dini agar dapat berfungsi optimal dan menjangkau masyarakat sebelum ancaman bencana datang.
Selanjutnya, BNPB juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diperlukan untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana.
Di sisi lain, daerah diminta menyiagakan pos komando (posko) penanganan darurat selama 24 jam. Edukasi mengenai evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan juga harus digencarkan.
Upaya pencegahan secara fisik tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah diminta membersihkan saluran air dan melakukan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir. Perkembangan situasi di daerah juga harus dilaporkan secara berkala kepada BNPB.
Jika status keadaan darurat telah ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung penanganan bencana.
Puncak Hujan
Sementara itu, BMKG memperkirakan awal musim hujan berlangsung secara bertahap. Pada November 2026, sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau 24,66 persen luas daratan Indonesia diprediksi mulai memasuki musim hujan.
Jumlah tersebut bertambah pada Desember 2026. Sebanyak 266 ZOM atau mencakup 17,31 persen luas daratan diperkirakan mulai mengalami musim hujan.
Puncak musim hujan juga tidak berlangsung serentak. BMKG memprediksi puncaknya terjadi di 155 ZOM pada Desember 2026, kemudian 162 ZOM pada Januari 2027, dan 190 ZOM pada Februari 2027.
Meski demikian, durasi musim hujan di 482 ZOM atau 51,90 persen luas daratan Indonesia diperkirakan lebih pendek dibandingkan kondisi normal.