Dishub DKI Terjunkan Ratusan Pejabat ke Jalan Urai Kemacetan

LANGKAH strategis ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai permasalahan kemacetan di kota metropolitan ini. Salah satunya, mengerahkan personel dinas perhubungan untuk mengatur lalu lintas.

Ada sekitar 1.420 pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dikerahkan untuk membantu mengurai kemacetan pada jam sibuk pagi melalui program Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi (Gebrak Pagi).

Program ini dilaksanakan di 90 titik prioritas yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta, mulai Senin (12/10/2026), dengan melibatkan pejabat struktural hingga petugas lapangan.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin juga turut terlihat memantau langsung kondisi lalu lintas di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Kawasan tersebut menjadi perhatian, karena pekerjaan proyek strategis nasional (PSN) menutup sejumlah lajur jalan sehingga pengaturan arus kendaraan perlu dilakukan secara cermat.

Dari total 1.420 personel yang bertugas, sebanyak 595 personel dikerahkan untuk mendukung Gebrak Pagi, sedangkan 825 personel lainnya merupakan petugas pengaturan lalu lintas rutin.

Personel tersebut terdiri atas kepala dinas, wakil kepala dinas, pejabat eselon III dan IV, staf, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Mereka ditempatkan di sejumlah titik prioritas untuk memantau kondisi lalu lintas, mengidentifikasi hambatan, dan membantu mengurai kepadatan sesuai kebutuhan di lapangan.

Budi mengatakan, kehadiran jajaran Dishub secara langsung di jalan diharapkan dapat mempercepat respons terhadap persoalan lalu lintas yang dihadapi masyarakat.

“Kami menyadari kemacetan Jakarta tidak bisa dihilangkan dalam satu pagi. Namun, kehadiran petugas di jalan diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan, merespons hambatan, dan membuat perjalanan warga menjadi lebih baik,” ujar Budi dalam keterangannya Senin (12/10/2026).

Digelar Tiga Kali Sepekan

Dishub DKI Jakarta menjadwalkan Gebrak Pagi setiap Senin, Selasa, dan Kamis, mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB. Jadwal tersebut didasarkan pada hasil pemantauan volume lalu lintas di 48 ruas jalan selama Juli hingga September 2026.

Data menunjukkan, volume kendaraan rata-rata cenderung lebih tinggi pada ketiga hari tersebut, dengan periode tersibuk pada pukul 07.00 hingga 08.00 WIB.

“Hasil pemantauan ini menjadi salah satu dasar penguatan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk pagi,” kata Budi.

Pelaksanaan program diatur melalui pembagian tugas dan penjadwalan agar pelayanan kepada masyarakat serta agenda kedinasan lainnya tetap berjalan.

Dishub DKI Jakarta turut mengajak masyarakat menjaga kelancaran perjalanan dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak memarkir kendaraan sembarangan.

Budi menegaskan, Gebrak Pagi bukan sekadar penugasan rutin, melainkan bentuk kepedulian dan pengabdian jajaran Dishub kepada masyarakat.

Menurut dia, penanganan kemacetan membutuhkan kerja sama antara petugas dan pengguna jalan, terutama di kawasan yang terdampak pekerjaan konstruksi maupun tingginya volume kendaraan.

Dishub DKI Jakarta akan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut untuk menentukan kebutuhan pengembangan, termasuk kemungkinan penambahan titik pengawasan, hari kegiatan, dan jumlah personel.

Melalui Gebrak Pagi, Dishub DKI Jakarta mengusung semangat “Hadir di Jalan, Hadirkan Kelancaran” untuk mendukung perjalanan warga yang lebih aman, tertib, dan nyaman.

Tindakan Reaktif Bersifat Simbolis

Sementara itu, Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) M. Budi Susandi mengatakan, program tersebut dapat mendorong jajaran Dishub melihat langsung persoalan lalu lintas. Namun, efektivitas jangka panjangnya belum terbukti jika tidak diikuti kebijakan yang menyentuh akar masalah.

"Gebrak Pagi ini sebenarnya tindakan yang reaktif dan bersifat simbolis. Apakah nanti program ini akan berkelanjutan atau tidak?" kata Budi dalam wawancara dengan Swara Indonesia Raya, Rabu (21/10/2026).

Menurut dia, kemacetan berpotensi kembali terjadi ketika pengerahan petugas dihentikan. Penguraian kepadatan di satu wilayah juga berisiko hanya memindahkan kemacetan ke lokasi lain.

Budi menyoroti kemacetan Jakarta yang masih terjadi meski cakupan layanan transportasi umum disebut mencapai sekitar 92 persen.

Ia mendorong Pemprov DKI menerapkan kebijakan push and pull, yakni meningkatkan kualitas transportasi umum sekaligus membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Peningkatan kenyamanan, keamanan, keterjangkauan tarif, dan frekuensi angkutan umum perlu dibarengi penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau tarif elektronik bagi kendaraan yang melintasi kawasan tertentu.

Menurut Budi, ERP dapat diuji coba di kawasan yang telah memiliki layanan transportasi umum memadai, seperti Sudirman, MH Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said-Kuningan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus menekan polusi udara.

Selain ERP, Budi mendorong pengaturan jam kerja dan penerapan work from home (WFH) secara parsial bagi pegawai pemerintah maupun swasta. Langkah ini dinilai dapat mengurangi penumpukan kendaraan pada jam berangkat dan pulang kantor.

Dishub juga diminta mengoptimalkan Intelligent Transport System (ITS), termasuk lampu lalu lintas berbasis sensor yang menyesuaikan durasi lampu hijau dengan kepadatan kendaraan di persimpangan.

Koordinasi dengan kepolisian untuk mengoptimalkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga perlu diperkuat agar penindakan pelanggaran lalu lintas lebih efektif.

Budi menilai, pejabat struktural Dishub seharusnya lebih berfokus menyusun strategi dan kebijakan berdasarkan kondisi lapangan.

"Pejabat strategis itu sebagai think tank di Dishub, bukan sebagai pelaksana di lapangan," ujarnya.

Budi meminta Gubernur DKI Jakarta menjelaskan perkembangan dan target penerapan ERP yang sebelumnya disebut sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah.