Dilema Sanksi Anak Berhadapan dengan Hukum

BAGI pasangan Selaras Abdul Wahid dan Nurul Fadilah, keadilan untuk putra mereka, Z (10), bukan sekadar soal menjebloskan pelaku ke penjara. Z, bocah penyandang down syndrome dan cerebral palsy asal Rungkut, Surabaya, telah berpulang pada 12 September 2026 akibat perundungan oleh teman sebayanya.

Kini, keadilan tak lagi bisa ditunggu oleh Z, anak yang hidup dengan keterbatasan berat, bergantung pada kursi roda, dan tidak mampu berdiri, berbicara, maupun melihat.

Hingga yang tersisa adalah kedua orang tuanya, menanti kepastian sistem perlindungan sosial dan hukum bagi anak-anak yang diduga merundung putra mereka.

Selaras menyadari bahwa para terduga pelaku masih sangat muda. Ia tidak menuntut hukuman penjara, melainkan pembinaan khusus agar para pelaku menyadari kesalahannya dan kekerasan serupa tidak terulang.

"Sekarang keadilan tidak ada pada saya, saya sudah kehilangan permata saya. Sementara, dia orang tuanya pelaku masih bisa hidup dengan pelaku, saya enggak mau, mana keadilannya," ungkap Selaras.

Kasus ini membuka mata publik pada dilema besar dalam ranah kesejahteraan sosial dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketika pelaku perundungan yang berujung kematian masih berusia di bawah 12 tahun, apakah prosedur hukum mampu memberi rasa keadilan bagi korban sekaligus membina pelaku anak?

Negara Tidak Lepas Tangan

Berdasarkan UU SPPA Pasal 21, anak yang berhadapan dengan hukum di bawah usia 12 tahun memiliki dua opsi, dikembalikan ke orang tua atau diberikan tindakan (maatregel) berupa pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam kasus ini, pelaku K (10) diwajibkan menjalani pembinaan enam bulan di Rumah Perubahan, sementara anak saksi F (8) menjalani pendidikan bimbingan.

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menegaskan bahwa negara tidak lepas tangan. Terduga pelaku tidak sekadar dipulangkan begitu saja. 

"Pilihannya di pasal 21 ada dua. Di Surabaya, anak tersebut ditempatkan di LPKS 'Rumah Perubahan'. Di situ diawasi 24 jam, ada tim keamanan, ada tim psikologi. Ini dievaluasi selama enam bulan. Orang tuanya juga harus tetap dibina," tegas Diyah kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (21/10/2026).

Ia juga meluruskan rumor bahwa pelaku dititipkan di pesantren, mengingat pesantren bukan fasilitas rehabilitasi hukum khusus. Diyah mengingatkan bahwa penegak hukum harus menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Penyandang Disabilitas sekaligus. 

"Konsekuensi hukum kekerasan terhadap disabilitas itu jauh lebih berat. Terkait pelaku yang direhabilitasi, nanti anaknya nangis di sana, tidak masalah. Masih mending (pelaku) nangis kan masih hidup, daripada yang sudah meninggal tidak mungkin bisa nangis," tambahnya.

Bukan Berarti Kebal Hukum

Munculnya kekhawatiran bahwa UU SPPA membuat anak merasa "kebal hukum" dibantah keras oleh Psikolog Anak Remaja dan Keluarga, Sani Budiantini. Menurutnya, pemahaman tersebut keliru karena anak tetap menerima konsekuensi, hanya saja bentuk pengadilan dan pendekatannya disesuaikan dengan kapasitas kognitif mereka.

Sani menjelaskan bahwa pada usia 8-10 tahun, anak sudah paham konsep kematian sebagai "pergi selamanya". Namun, mereka kerap gagal mengkorelasikan secara mendalam bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan bisa langsung berakibat fatal. Oleh karena itu, rehabilitasi mental sangat krusial, baik bagi pelaku maupun anak saksi.

"Pelaku anak yang telah memakan korban pada akhirnya juga penuh dengan rasa bersalah yang berkepanjangan. Tidak jarang dari mereka akhirnya terbesit keinginan bunuh diri karena merasa telah menghancurkan hidup temannya. Menghukum anak tanpa pendampingan mental tidak akan tepat sasaran," jelas Sani.

Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak

Kasus yang terjadi di lingkungan permukiman ini menyoroti lemahnya jaring pengaman sosial di tingkat akar rumput. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, menegaskan perlunya transparansi hasil asesmen pelaku anak.

Ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan anak yang mencapai 5.200 kasus sejak 2025.

"Minimal harus ada informasi apa yang menyebabkan ia berbuat seperti itu. Jika anak tidak bisa dihukum, maka orang tua pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang terjadi," ujar Agustinus.

Peristiwa ini turut memicu respons dari Ketua DPR RI Puan Maharani, yang meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Kasus Z di Surabaya dan kasus serupa di Pemalang menjadi bukti bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hambatan berlapis dalam mengakses perlindungan sosial.

“Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” tegas Puan.

Pemerintah dituntut merespons cepat dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penguatan layanan psikologis hingga tingkat RT/RW dan kelurahan.

Keberhasilan sistem kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari penanganan hukumnya, melainkan dari kemampuannya mencegah kekerasan dan memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman.