Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp876,79 miliar untuk merevitalisasi 19 gedung sekolah pada 2025, dengan 16 gedung telah selesai direnovasi. Salah satunya kompleks SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta yang kini memiliki gedung enam lantai dengan fasilitas modern.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran Rp876,79 miliar untuk merevitalisasi 19 gedung sekolah pada tahun anggaran 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebanyak 16 gedung telah selesai direnovasi, sedangkan tiga lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Program tersebut mencakup sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
“Di Jakarta di tahun kemarin ada revitalisasi 19 sekolah. Dari 19 sekolah itu, 16 sudah selesai termasuk sekolah ini. Total biaya untuk 19 gedung tadi adalah Rp876,79 miliar,” kata Pramono saat meninjau SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (12/10/2026) lalu.
Sekolah Enam Lantai di Jakarta Timur
Salah satu hasil revitalisasi yang menjadi perhatian adalah kompleks SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo.
Kedua sekolah yang sebelumnya menempati bangunan berusia lebih dari 50 tahun kini berada dalam satu kawasan pendidikan dengan gedung masing-masing setinggi enam lantai.
Revitalisasi kedua sekolah tersebut menghabiskan anggaran Rp101,3 miliar. Fasilitas yang tersedia meliputi lift, perpustakaan, kantin, ruang belajar, lapangan basket, lapangan sepak bola mini, ruang terbuka hijau, akses ramah disabilitas, serta sistem proteksi kebakaran.
Gedung baru itu telah digunakan sejak awal tahun ajaran 2026-2027, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dalam satu sif.
Pramono menjelaskan, pembangunan sekolah bertingkat menjadi salah satu cara mengoptimalkan lahan di Jakarta yang semakin terbatas.
“Persoalan di Jakarta itu persoalan lahan paling utama. Dengan semakin mahalnya lahan, maka harus diefektifkan supaya anak-anak pilihannya juga semakin banyak,” ujarnya.
Program revitalisasi sekolah juga menjangkau wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.
Di Jakarta Barat, pekerjaan mencakup SDN Tegal Alur 02/04, SMAN 33 Jakarta, SDN Jati Pulo 07, SMPN 130 Jakarta, SDN Kota Bambu 01/02, serta TKN Meruya Selatan. Program di wilayah tersebut juga mencakup alih fungsi SDN Jati Pulo 08 Pagi menjadi Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 298.
Di Jakarta Timur, revitalisasi dilakukan di SDN Pondok Bambu 01, SDN Cakung Timur 02, SMPN 91 Jakarta, serta SDN Pekayon 05/12.
Sementara itu, di Jakarta Selatan, sekolah yang masuk program ini meliputi SDN Cilandak Barat 08, SDN Cipulir 11, SDN Gandaria Selatan 03, SDN Lebak Bulus 04, SDN Tebet Timur 07, dan SMPN 15 Jakarta, termasuk pembangunan USB SMPN 299.
Di Jakarta Utara, renovasi dilakukan di SMKN 55 Jakarta, sedangkan di Jakarta Pusat mencakup SDN Petojo Utara 01.
Tiga Gedung dalam Penyelesaian
Pramono menyebutkan, tiga gedung yang masih dalam tahap penyelesaian adalah SDN 1 Cipete Utara, SDN Setiabudi 01, dan SMK 37 Jakarta.
Pekerjaan di SDN Setiabudi 01 dan SMK 37 Jakarta disebut telah mencapai tahap akhir, dengan sisa pengerjaan kurang dari satu persen.
Pramono meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera menuntaskan pekerjaan yang tersisa agar gedung dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Nanti segera saya minta kepada Kepala Dinas untuk melakukan finalisasi supaya bisa digunakan untuk belajar mengajar,” kata Pramono.
Minta Mutu Pendidikan Ikut Ditingkatkan
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Zahrina Nurbaiti, mengapresiasi penyelesaian revitalisasi 16 dari 19 gedung sekolah tersebut.
Namun, ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian tiga gedung yang masih dikerjakan dan memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi siswa.
Menurut Zahrina, sekolah yang megah belum cukup apabila tidak diikuti peningkatan kualitas pembelajaran.
“Namun, yang paling krusial, jangan sampai sekolah-sekolah ini hanya megah secara fisik dan estetika, sementara kualitas proses belajar mengajar di dalamnya berjalan di tempat,” ujar Zahrina, Senin (12/10/2026).
Ia menilai renovasi sekolah dari jenjang TK hingga SMA/SMK, termasuk pembangunan unit sekolah baru, harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Fasilitas Layak Kewajiban Pemerintah
Sementara itu Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan yang nyaman dan berkualitas tinggi merupakan kewajiban mutlak pemerintah, bukan untuk menyaingi sekolah swasta. Hal ini disampaikannya melalui telepon, Jumat (23/10/2026).
Indra menyatakan bahwa menyediakan layanan publik, khususnya pendidikan yang gratis dan bermutu, sudah menjadi standar global. Ia menilai pola pikir yang menganggap sekolah negeri sedang bersaing dengan sekolah swasta adalah keliru, karena pendidikan dasar adalah hak asasi yang diatur konstitusi.
“Pemerintah itu harus menyediakan layanan publik khususnya pendidikan yang bermutu dan gratis. Itu udah menjadi standar dunia ya,” tegas Indra.
Ia menambahkan bahwa hal tersebut merujuk pada kerangka hak atas pendidikan PBB (4A: Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability), sehingga institusi publik tidak boleh dikomersialkan.
Meski mengapresiasi perbaikan fasilitas, Indra memberikan catatan agar kemegahan fisik bangunan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan yang mencakup tenaga pengajar dan proses belajar. Ia menganalogikan pentingnya kualitas substansi di atas sekadar fisik bangunan.
“Jangan gedung bagus tapi isinya kosong gitu. Kan sama aja kayak kita suruh masuk restoran, restorannya megah tapi di dalamnya nggak ada makanannya kan gitu,” ujarnya.
Indra juga menyoroti bahwa publik seharusnya tidak mempertanyakan mengapa sebuah sekolah direnovasi menjadi bagus, melainkan mempertanyakan sekolah-sekolah yang belum tersentuh perbaikan. Ia mendorong perlunya evaluasi anggaran dan pengelolaan pendidikan di Jakarta.
“Justru kita harus mempermasalahkan kalau ada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang nggak merevitalisasi gedung-gedung sekolah, dibiarkan ambruk, dibiarkan membahayakan keselamatan jiwa anak-anak,” tutupnya.