Truk Pertamina
Truk pertamina percepat distribusi BBM di Bali.Foto: Dok. Pertamina Patra Niaga

Terkendala Distribusi, Antrean BBM Bali Mengular 2 Km

Sekali Telat, Satu Pulau Tersendat
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Pemandangan antrean BBM mengular hingga dua kilometer di SPBU Bali jadi bukti rapuhnya rantai pasok energi daerah. Hanya karena satu kapal terkendala jangkar, mobilitas Pulau Dewata langsung tersendat, bahkan memicu spekulasi harga eceran gila-gilaan.

Antrean kendaraan memanjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Bali, Senin (12/10/2026). Deretan truk, bus, mobil, hingga sepeda motor mengular ratusan meter. Bahkan di beberapa titik panjangnya hingga dua kilometer.

Suara klakson bersahut-sahutan di depan SPBU. Mesin kendaraan mati, tapi emosi warga menyala. Mereka saling mengawasi barisan di depan, berharap giliran segera tiba.

Waktu berjalan, antrean belum juga terurai. Inilah yang dialami Rendi Kusuma, salah seorang warga Bali.

“Awalnya saya mau isi bensin pas hari Senin, antreannya terlihat panjang sekali untuk motor. Bahkan sampai ada yang paling lama 8 jam,” ujar Rendi menceritakan pengalamannya kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (15/10/2026).

Menurut dia, antrean mulai membaik pada Jumat 16 Oktober 2026. Namun ada pula beberapa titik SPBU yang masih belum terurai.

“Ini juga karena mulai dibatasi per motor hanya dapat mengisi sekitar 2 liter saja, jadi antrean mulai terurai,” jelas pria yang tinggal di Nusa Dua itu.

Antrean BBM di SPBU Pertamina daerah Nusa Dua
Antrean BBM di SPBU Pertamina daerah Nusa DuaFoto: Dok. Rendi Kusuma

Pertamina Minta Maaf

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memohon maaf kepada warga Bali atas kendala antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa hari terakhir.

"Atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku direktur utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya khususnya bagi warga Bali," kata Simon usai rapat bersama Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Dia menjelaskan, penyebab antrean panjang karena masalah distribusi yang dipicu kendala teknis pada salah satu kapal pengangkut saat proses bongkar muat logistik BBM.

Menurutnya, gangguan pada bagian jangkar kapal membuat jadwal sandar dan bongkar muat yang semula direncanakan pukul 06.30 pada Senin (12/10/2026) menjadi mundur hingga sekitar pukul 22.00 Wita.

Selain itu, Simon juga mengakui adanya lonjakan konsumsi BBM bersubsidi akibat disparitas harga yang cukup jauh dibanding BBM nonsubsidi.

"Ya, tentunya memang salah satu karena Pertalite ya, itu kan yang subsidi. Jadi ada porsi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi, tapi sekali lagi ini hanya salah satu faktor dan tentunya kita harus melihat secara keseluruhan"

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.ANTARA FOTO

Stok BBM Aman

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ketahanan stok BBM nasional berada pada kisaran 18–20 hari. Hal itu diakui Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.

Dia memastikan bahwa stok bahan bakar minyak atau BBM nasional masih dalam keadaan aman dan antrean panjang pengisian BBM di Bali diduga karena kendala distribusi.

"Enggak ada masalah secara stok-stok nasional. Jadi, mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala," kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Bahlil mengakui bahwa antrean pembelian BBM di Bali mulai terurai meskipun belum pulih sepenuhnya.

“Memang secara sepenuhnya belum ter-cover secara totalitas, tetapi perlahan-lahan sudah dilakukan (pemulihan)” ujar Bahlil setelah peresmian Kilang LPG Cilamaya, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (16/10/2026).

Antrean SPBU Bali
Antrean SPBU di Bali.Foto: Dok. Pertamina Patra Niaga

Percepat Distribusi BBM

Pada kesempatan berbeda, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan, pihaknya menyiagakan 108 mobil tangki, terdiri dari 99 unit mobil tangki standby dan 9 unit mobil tangki spot charter. Kesiapan armada tersebut didukung 465 Awak Mobil Tangki (AMT), termasuk 365 personel standby dan 100 personel perbantuan lintas daerah. 

Selain itu, Fuel Terminal (FT) Sanggaran dan Integrated Terminal (IT) Manggis dioperasikan selama 24 jam untuk mendukung kelancaran proses distribusi. Penguatan pasokan juga dilakukan melalui kedatangan kapal pengangkut BBM yang telah bersandar, sehingga proses penerimaan dan penyaluran BBM dapat terus dioptimalkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Seluruh upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU, membantu mengurai antrean, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan BBM,” ujar Kitty dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Marak Oknum Penjual BBM Eceran

Situasi kelangkaan BBM di Bali saat ini rupanya turut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi secara tidak wajar.

Fenomena penjualan bensin eceran kemasan botol air mineral dengan harga selangit tengah menjadi sorotan tajam masyarakat dan aparat penegak hukum. Harganya Rp150.000-Rp200.000 per 1,5 liter.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan menindak tegas oknum penjual BBM botol eceran atau jeriken tersebut.

"Bagi yang oknum yang jual BBM botol sudah ada APH di sana, ya sadarlah jangan mencari keuntungan di penderitaan banyak orang," ujar Setiawan.

Hal senada juga dikatakan Kitty. Menurutnya, menegaskan bahwa BBM bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang melanggar ketentuan.

Penimbunan maupun pembelian BBM subsidi untuk dijual kembali secara ilegal dapat mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang berhak.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora

Masyarakat yang menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135 dengan menyertakan informasi dan bukti pendukung, seperti foto kendaraan serta nomor polisi (nopol) yang terindikasi, untuk membantu proses tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah juga memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.