Era Baru Transportasi Jakarta

Demi mengurai masalah kemacetan di Ibukota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kini punya alternatif penyelesaian. Salah satunya dengan perluasan bisnis Transjakarta. Perusahaan tranportasi daerah ini tidak akan lagi sebatas mengelola moda transportasi darat. Ia akan merambah sektor laut dan udara sekaligus.

Untuk jalur laut, rencananya Transjakarta akan mengambil alih peran Dinas Perhubungan mengelola rute menuju Kepulauan Seribu. Warga dan wisatawan nantinya bisa menyeberang lewat satu operator terintegrasi, bukan lagi layanan yang terpisah-pisah seperti sekarang.

Namun yang paling mencuri perhatian publik, justru rencana untuk membuat transportasi udara. Pramono menyebut bahwa helikopter sebagai salah satu opsi transportasi di Ibu Kota. Alasannya sederhana. Jakarta kota megapolitan. Cepat atau lambat, langitnya juga perlu aturan.

Dia mencontohkan New York, London, dan Beijing, kota yang sudah memiliki aturan transportasi jalur udara dengan helikopter. Untuk itu, Pramono menilai, Jakarta yang menyandang sebagai kota global juga harus mempersiapkan transportasi layaknya kota besar lainnya di dunia.

Tantangan di tarif yang tinggi

Gagasan ini terdengar futuristik, tapi sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintah Indonesia. Dua tahun lalu, taksi terbang buatan Hyundai sempat diuji coba di Ibu Kota Nusantara. Hasilnya, kendaraan itu masih terkatung-katung tanpa izin resmi hingga kini.

Badan penerbangan sipil internasional, belum punya aturan baku soal ruang udara perkotaan semacam ini. Preseden ini semestinya jadi pelajaran penting, sebelum Jakarta melangkah lebih jauh.

Di belahan dunia lain, transportasi udara kota sudah lebih dulu mengudara. New York, Sao Paulo, dan Mexico City punya layanan helikopter komersial, yang menjanjikan kebebasan dari macet.

Satu kali perjalanan singkat, delapan hingga dua puluh menit, bisa memangkas waktu tempuh yang di jalan darat mencapai dua jam lebih. Namun kebebasan itu berharga mahal. Satu kursi sekali jalan setara dua hingga tiga juta rupiah.

Indonesia sendiri bukan tanpa pengalaman serupa. Jakarta bahkan sudah punya catatan tarif riil. Penerbangan singkat dari Bandara Soekarno-Hatta ke pusat kota dipatok mulai Rp32 juta. Jauh lebih mahal dari kota-kota dunia tadi, meski jaraknya sebanding.

Alasannya, model bisnisnya berbeda. Di sana, penumpang cukup membayar per kursi lewat sistem semacam ride-sharing udara. Di sini, sewa helikopter masih berbasis charter penuh, dengan minimum durasi dua jam.

Bali juga punya pengalaman lebih dulu dengan helikopter wisata sejak 2021. Namun jejak itu menyimpan catatan kelam. Sebuah helikopter jatuh akibat terlilit tali layangan, dua tahun lalu. Insiden itu memicu desakan pembaruan aturan jalur udara rendah yang sudah ketinggalan zaman.

Suntikan modal Rp13,4 triliun

Perluasan bisnis Transjakarta ke sektor transportasi laut hingga udara ini sudah disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pramono mengatakan, rencana tersebut diajukan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan status hukum PT Transportasi Jakarta dari Perseroan Terbatas (PT) biasa menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Ruang lingkup usaha Transjakarta diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi. “Ini mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan," kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Selain memperluas lingkup usaha Transjakarta, perusahaan itu juga diberikan ruang untuk mengembangkan sejumlah usaha pendukung. Di antaranya pendidikan, pelatihan, sertifikasi, jasa konsultansi, bantuan teknis, serta layanan berbasis teknologi informasi dan digital. Transjakarta juga akan melayani bukan hanya secara nasional, melainkan internasional.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta sebesar Rp13,4 triliun.

"Modal dasar TransJakarta ditingkatkan dari sebelumnya Rp5,225 triliun menjadi Rp13,4 triliun," ungkap Pramono.

Transportasi darat jangan dilupakan

Menanggapi rencana Pramono tersebut, pengamat transportasi Azas Tigor menilai, pengembangan transportasi udara belum menjadi kebutuhan mendesak di Jakarta. Saat ini pun sudah ada bisnis transportasi helikopter milik swasta yang beroperasi.

Menurut Azas, yang menjadi urgensi sekarang ini justru transportasi darat. "Saya sih mau mengajak lebih baik itu fokus bagaimana membangun layanan transportasi publik massal yang di darat itu diperhatikan dulu, gitu loh. Karena itu penting,” katanya kepada Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, Selasa (6/10/2026).

Azas juga menekankan untuk merapikan integrasi moda transportasi darat di Ibu Kota.

“Kalau saya sih lebih bagus fokus di TransJakarta yang di darat diperbaiki, integrasi yang di darat ya. Mungkin transportasi udara prioritas untuk waktu mendatang bisa,” tegasnya.

Selain prioritas merapikan transportasi darat, Azas juga menekankan, pengembangan transportasi laut untuk menyebrang ke Pulau Seribu lebih penting ketimbang transportasi udara.

“Yang Kepulauan Seribu itu diintegrasikan dengan baik, sehingga orang-orang Kepulauan Seribu itu bisa masuk ke darat, entah itu sekolah, entah itu bekerja,” tambahnya.

Senada dengan Azas Tigor, Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Budi Susandi menuturkan, transportasi laut di Jakarta saat ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk masyarakat DKI Jakarta yang tinggal di Pulau Seribu.

“Saya mendorong agar ada keadilan untuk penyediaan transportasi daratan ke Kepulauan Seribu itu adalah angkutan laut ya, dengan kapal laut,” terang Budi kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (6/10/2026).

Dia menilai bahwa angkutan Kepulauan Seribu itu masih belum manusiawi. Ada ketimpangan angkutan yang diberikan kepada warga Jakarta daratan dengan yang di Kepulauan.

"Bisa dilihat kan kalau di daratan kita sudah ada TransJakarta, yang subsidinya per tahun Rp4,5 triliun. Sementara untuk anggaran angkutan di Pulau Seribu, lanjut Budi, pada tahun 2025 hanya sekitar Rp17,8 miliar," jelas Budi.