Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter melakukan sidak ke tiga titik perparkiran Jakarta, Jum'at (2/10/2026)Sumber: Ahmad Hendy Praseyo|Swara Indonesia Raya

Sidak Kantong Parkir, DPRD Jakarta Uji Keandalan Sistem Digital

Sidak menyisir tiga titik kantong parkir utama, yakni Pelataran IRTI Monas, kawasan Jalan H. Agus Salim (Sabang) di Jakarta Pusat, dan Jalan Falatehan di Jakarta Selatan.
Diterbitkan pada: 

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantong parkir strategis di ibu kota guna mengevaluasi penerapan sistem parkir digital, Jumat (2/10/2026) pagi.

Dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, sidak menyisir tiga titik kantong parkir utama, yakni Pelataran IRTI Monas, kawasan Jalan H. Agus Salim (Sabang) di Jakarta Pusat, serta Jalan Falatehan di Jakarta Selatan.

Jupiter, sapaan akrabnya, menegaskan, peninjauan langsung ke lapangan diperlukan untuk menguji keandalan sistem perparkiran digital secara riil. Menurutnya, pembenahan sengkarut tata kelola parkir di Jakarta tidak bisa dituntaskan hanya lewat perdebatan regulasi di balik meja rapat.

"Kami ingin melihat secara nyata bagaimana sistem digitalisasi parkir diterapkan di lapangan. Kita perlu melihat langsung bagaimana masyarakat menggunakannya, bagaimana petugas bekerja, serta memastikan apakah sistem ini benar-benar menciptakan perparkiran yang tertib, transparan, mudah, dan akuntabel,"

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter

Politikus NasDem itu menggarisbawahi bahwa transformasi digital perparkiran tidak boleh direduksi sekadar peralihan instrumen pembayaran dari tunai menjadi non-tunai. Esensi sesungguhnya terletak pada integrasi data pergerakan kendaraan serta pencatatan pendapatan asli daerah (PAD) secara riil.

"Setiap kendaraan yang masuk, setiap transaksi yang terjadi, hingga setiap rupiah pendapatan harus dapat ditelusuri. Dengan transparansi seperti ini, kita dapat mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan daerah maupun praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat," ujar Jupiter kepada wartawan Swara Indonesia Raya, Jumat (2/10/2026).

Pansus DPRD DKI Jakarta memproyeksikan sistem digital sebagai motor penggerak reformasi perparkiran secara menyeluruh. Kendati demikian, Jupiter mengingatkan agar penerapan teknologi baru tidak sampai membebani pengendara maupun juru parkir di lapangan.

"Kami mendorong digitalisasi ini untuk mempermudah, bukan mempersulit, baik bagi pengendara maupun penyedia jasa parkir," pungkasnya.