KEBUT RUU: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (tengah) memimpin sidang didampingi Ketua Komisi III Habiburokhman (kanan) Anggota Komisi III Soedeson Tandra (kiri).
KEBUT RUU: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (tengah) memimpin sidang didampingi Ketua Komisi III Habiburokhman (kanan) Anggota Komisi III Soedeson Tandra (kiri).ANTARA FOTO/FAUZAN

DPR Ubah Nama RUU Perampasan Aset

Cakup Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya
Diterbitkan pada: 

KOMISI III DPR RI menyepakati perubahan nomenklatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan nomenklatur tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan Panja yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

“Demikian laporan hasil kerja Timus Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan,” kata Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Soedeson Tandra dalan rapat Komisi III DPR RI pada Rabu (18/11/2026).

Untuk diketahui, Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas untuk merumuskan hasil pembahasan Panja terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

Timus dan Timsin turut melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk menyesuaikan tata bahasa dan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca, maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson