Prabowo mengumpulkan petinggi partai politik di Istana Bogor pada Jumat untuk mendiskusikan dua nama cawapres yang akan diajukan kepada MPR.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak mengusulkan kader masing-masing sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keduanya menyerahkan sepenuhnya penentuan nama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan hal itu seusai pertemuan para ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. “Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” kata Zulhas.
Menurut Zulhas, Prabowo memberi waktu satu minggu kepada para ketua umum partai untuk membahas secara internal nama yang dinilai layak diusulkan. PAN akan mengikuti arahan itu, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Presiden. “Semua terserah kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Zulhas menyebut Prabowo belum akan mengumumkan nama cawapres pada Jumat malam. Presiden dijadwalkan lebih dulu menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, lalu berangkat ke Manila, Filipina, untuk menghadiri KTT ASEAN. Setelah itu, Prabowo akan kembali mengundang para ketua umum partai sekitar satu minggu kemudian untuk membahas nama calon.
Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan petinggi partai politik di Istana Bogor pada Jumat untuk mendiskusikan dua nama cawapres yang akan diajukan kepada MPR.
PKB: Tak Pernah Dibahas
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan partainya tidak pernah membahas kemungkinan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres pengganti Gibran.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas mengakhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan lebih cepat mengeksekusi program kerakyatan,” kata Khozin, dikutip dari ANTARA, Jumat.
Menurut Khozin, penentuan cawapres merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3. Sejak awal, kata dia, PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pijakan langkah politik di parlemen.
“Dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal calon wapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujarnya.
Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti kekosongan jabatan wapres agar polemik tidak berlarut-larut. PKB, katanya, akan berfokus mendukung percepatan Asta Cita dalam sisa tiga tahun pemerintahan Prabowo.
“Pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB fokus pada supremasi konstitusi, itu saja,” kata Khozin.