UU Reforma Agraria Harapan Baru Akhiri Konflik Lahan

Setelah menanti 16 tahun, belasan orang yang mewakili lembaga swadaya masyarakat yang mengawal isu agraria dan perwakilan petani bertepuk tangan dari balkon ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 September 2026.

Pada momen tersebut, sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria menjadi aturan hukum. Perwakilan masyarakat berharap beleid ini mempercepat penyelesaian berbagai kasus konflik lahan di Indonesia. 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengapresiasi DPR karena mengesahkan aturan tersebut. Menurut Nusron, semangat utama beleid ini adalah keberpihakan pada petani dan masyarakat adat. "Sehingga mereka semakin merasakan kehadiran negara melalui penyelenggaraan Reforma Agraria yang berkeadilan," kata Nusron. 

Menteri Nusron menyatakan pemerintah fokus menyusun peraturan turunan UU Pengaturan Reforma Agraria. Salah satu yang langsung dikebut adalah pembentukan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LRPA). Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026 melantik Komjen Dedi Prasetyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri sebagai kepala lembaga tersebut.

Menurut Nusron, LRPA memiliki fungsi berbeda dari kementerian yang dia pimpin. Sengketa atas tanah yang sifatnya individu akan tetap dikelola ATR/BPN, sementara konflik lahan melibatkan komunitas atau masyarakat adat akan dimediasi oleh LRPA. 

"Kalau menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan Barang Milik Negara (BMN), mungkin nanti di dalam badan tersebut mediasinya," ujar Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima Swara Indonesia Raya 24 September 2026.

Pada Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 11 UU Pengaturan Reforma Agraria, disebutkan bila LRPA berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada presiden. Posisi ini membuat LRPA secara teoritis punya wewenang lebih kuat, sekaligus menjadikan isu konflik lahan perhatian utama Presiden Prabowo Subianto.  

Konflik agraria atau sengketa atas klaim kepemilikan lahan antara masyarakat dan perusahaan atau negara, merupakan salah satu problem sosial yang mendapat perhatian khusus pemerintah. Data dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang dilansir 7 September 2026, menunjukkan ada 78 titik rawan konflik agraria di seluruh Indonesia.

Menurut Bareskrim, konflik seringkali terjadi pada saat proses pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, misalnya jalan tol, bendungan, kawasan ekonomi, maupun konflik areal perkebunan BUMN dengan masyarakat yang menggarap lahan tersebut.

Apabila merujuk data pembanding dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), LSM yang memantau isu pertanahan di Indonesia, setidaknya tercatat 404 kasus konflik lahan sepanjang masa pemerintahan Presiden Prabowo. Pada 2025 saja, menurut KPA, ada 341 laporan konflik agraria di seluruh Indonesia, meningkat 15% dibanding 2024.

Adapun sepanjang kurun 2015-2025, KPA mencatat 3.575 konflik agraria melibatkan area sengketa seluas 8,33 juta hektar. Imbas dari konflik lahan ini 3.245 orang dipenjara, sementara 136 orang menjadi korban kekerasan sepuluh tahun terakhir. 

Dipantau pengusaha dan aktivis sekaligus

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengklaim pihaknya bersama petani konsisten mendorong RUU Reforma Agraria disahkan oleh DPR selama satu dekade belakangan. Dewi menilai konflik lahan sering berlarut-larut lantaran rumitnya koordinasi antar-lembaga negara.

Saat ini wewenang merespons laporan konflik agraria berada di kementerian berbeda-beda. "Konflik lahan di atau kawasan hutan industri diawasi Kementerian Kehutanan, sengketa hak milik pertanahan secara umum dikelola ATR/BPN, sementara konflik terkait tanah aset BUMN berbeda lagi lembaga yang menanganinya," ujar Dewi dalam keterangan tertulis yang diterima Swara Indonesia Raya.

Pelaku usaha dari sektor properti dan perkebunan berpotensi terdampak UU Pengaturan Reforma Agraria. Pengamat industri sawit Edi Suhardi menilai pengusaha saat ini fokus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan dari UU Pengaturan Reforma Agraria. Poin yang jadi sorotan pelaku usaha terutama aturan mengenai batas maksimum penguasaan tanah, lokasi prioritas reforma agraria, mekanisme penyelesaian konflik, serta detail kewenangan LPRA.

"Untuk menjaga kepercayaan investor, ketentuan baru reformasi agraria seharusnya tidak diberlakukan secara surut terhadap hak atau investasi yang telah diperoleh secara sah berdasarkan regulasi sebelumnya," ujar Edi melalui keterangan tertulis.

Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 49 UU Reforma Agraria termasuk menjadi sorotan utama pengusaha, sebab di dalamnya mengatur kewajiban menyediakan 20% lahan di area Hak Guna Usaha (HGU) menjadi obyek reforma agraria, alias dikelola dan diolah oleh warga di sekitar perusahaan.

Selain perkebunan, perusahaan properti yang mengelola bank tanah (land bank) juga terdampak angka tersebut. Sebelum ada UU Reforma Agraria, kewajiban penyediaan 20% lahan untuk warga belum tegas mendefinisikannya sebagai area dalam HGU. 

Sudarsono Soedomo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, turut mengamini bahwa perusahaan dengan HGU yang sah wajib dilindungi. "Izin yang diperoleh secara sah harus dihormati, sampai berakhir atau dicabut melalui mekanisme hukum yang sah," ujarnya lewat kepada Swara Indonesia Raya. "Jangan sampai aturan baru ini malah menjadi pembebanan baru terhadap hubungan hukum yang telah ada."

KPA pun mendorong pemerintah lebih berani memanfaatkan UU Pengaturan Reforma Agraria terkait keterbukaan informasi. "Reforma Agraria membutuhkan keterbukaan mengenai siapa menguasai apa, di mana, berapa luasnya, berdasarkan hak atau izin apa, serta bagaimana sumber-sumber agraria tersebut digunakan dan dimanfaatkan," tandas Dewi.