Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Dicopot dari Kadivkum Polri
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) resmi mencopot Irjen Ahrie Sonta dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Pencopotan tersebut dilakukan menyusul statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Dalam surat mutasi itu, Ahrie Sonta digeser menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri, sementara posisi Kadivkum Polri kini resmi diemban oleh Brigjen Iksantyo Bagus Pramono.
Selain perombakan di posisi Kadivkum, gerbong mutasi kali ini juga menyasar sejumlah jabatan strategis lainnya, mulai dari tingkat Kapolda hingga Wakapolda di berbagai daerah.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar di tubuh Korps Bhayangkara. Ia memastikan seluruh proses penempatan personel mengacu pada standar profesionalisme.
"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujar Johnny dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Johnny turut menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya, serta berharap para pejabat baru segera beradaptasi.
"Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.
Empat Tersangka Kasus Penyadapan
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat orang tersangka. Selain Ahrie Sonta, tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Hingga saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam masa pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Buntut dari terungkapnya kasus ini, Presiden Prabowo telah mencopot Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Di sisi lain, Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan kepada keduanya.

