TENTARA BAYARAN: Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia.
TENTARA BAYARAN: Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia.DOK. KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

Imigrasi Perkuat Regulasi Hadapi Eksodus Warga Negara Konflik, Cegah WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Antisipasi Perpindahan Penduduk dari Negara Konflik
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Situasi global saat ini sangat rentan karena banyaknya konflik bersenjata. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong warga di negara yang berkonflik meninggalkan negaranya untuk mencari tempat yang lebih aman.

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah menyiapkan penguatan regulasi keimigrasian untuk menghadapi dinamika global, sekaligus memperketat pengawasan perjalanan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri. Langkah ini disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko di Jakarta, Minggu (22/22/2026).

Hendarsam menyebut situasi global saat ini sangat rentan karena banyaknya konflik bersenjata. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong warga di negara yang berkonflik meninggalkan negaranya untuk mencari tempat yang lebih aman, dan Indonesia berpotensi menjadi salah satu tujuan.

"Imigrasi harus tambah kita perkuat. Bagaimana saat ini situasi global sangat-sangat rentan. Banyak terjadi perang dan kita harus antisipasi hal tersebut," kata Hendarsam.

Ia menambahkan, masyarakat dari negara yang sedang berkonflik berpotensi melakukan eksodus. "Lari, salah satunya mungkin Indonesia maka kita harus perkuat hal tersebut," ujarnya.

Penguatan regulasi tersebut akan dibahas melalui diskusi kelompok terarah (FGD) dan uji publik terhadap rancangan undang-undang keimigrasian. Menurut Hendarsam, sejumlah instrumen perlu diperkuat agar fungsi keimigrasian berjalan optimal, mulai dari pelayanan masyarakat, pengawasan orang asing, hingga respons terhadap kondisi global yang berpotensi memengaruhi mobilitas penduduk.

Imigrasi berharap pembahasan dan uji publik itu menghasilkan masukan dari berbagai pihak sehingga ketentuan keimigrasian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi terkini.

Dua WNI Dicegah di Bandara Juanda

Di sisi lain, Imigrasi mencegah keberangkatan dua WNI yang terindikasi akan direkrut sebagai tentara bayaran di Rusia. Pencegahan dilakukan di Bandara Juanda, Surabaya, berdasarkan informasi intelijen dan hasil wawancara petugas.

"Lusa kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya. Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita dan hasil wawancara kita, ternyata terindikasi kuat ingin berangkat ke Rusia," kata Hendarsam.

Dalam pemeriksaan, petugas menggali tujuan perjalanan pemohon, termasuk melalui percakapan di aplikasi pesan. Petugas juga mengamati bahasa tubuh dan cara pemohon menjawab pertanyaan untuk menilai apakah perjalanan itu wajar atau berindikasi menjadikan mereka korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hendarsam mengungkapkan, pola perjalanan yang tidak langsung menuju negara tujuan menjadi salah satu indikasi yang dicermati. "Modusnya rata-rata mereka tidak langsung ke Rusia. Mereka ke mana dulu kemudian baru ke sana," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pengetatan ini tidak mempersulit pembuatan paspor. "Jadi proses paspornya kita mempermudah, tapi kita juga ingin menggali. Jadi ini rakyat kita, pemohon kita ini benar-benar tujuannya mau ke mana," kata dia.

Patroli Siber dan Edukasi Masyarakat

Selain pemeriksaan di kantor imigrasi, Imigrasi akan meningkatkan patroli siber karena perekrutan kini banyak dilakukan melalui media sosial. "Dan kami akan melakukan patroli siber. Karena saat ini modus yang berkembang adalah bahwa dilakukan perekrutan itu melalui media sosial," ujar Hendarsam.

Imigrasi juga memperkuat edukasi melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah yang menjadi kantong perekrutan TPPO. Upaya pencegahan dilengkapi pemberdayaan masyarakat, antara lain pengembangan lapangan kerja dan program ketahanan pangan di sejumlah daerah, agar warga tidak terdorong mencari pekerjaan ke luar negeri lewat jalur berisiko.

Hendarsam menegaskan, pengawasan keberangkatan WNI perlu diimbangi edukasi dan penguatan ekonomi masyarakat untuk mencegah perekrutan ilegal sejak dari daerah asal.