Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Yusril Penuhi Undangan Menhan, Bahas Percepatan RUU Pertahanan Negara

UU Pertahanan Negara Saat Ini Sudah Berusia 25 Tahun
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tengah digarap Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI.

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas percepatan Revisi Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11), Yusril mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tengah digarap Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI. RUU tersebut diharapkan dapat diajukan pada awal 2027.

“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” katanya, dilansir ANTARA.

Sudah Hampir 25 Tahun

Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang itu diberlakukan.

“Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan perubahan itu sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. UU tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.

Yusril mengaku senang dapat terlibat dalam proses penyiapan RUU tersebut. Secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Silaturahmi Dua Tokoh

Pertemuan yang berlangsung Jumat (20/11) itu, selain membahas agenda legislasi, juga menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an.

Yusril mengenang, saat ia menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie menjabat Pangdam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Tak Bahas Isu Politik

Yusril menyampaikan, dalam pertemuan itu keduanya tidak membahas isu politik dan hukum yang sedang berkembang, seperti calon wakil presiden, sebagaimana ditanyakan wartawan.

“Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.

Begitu pula ketika ditanya apakah pertemuan itu menyinggung masalah penyadapan dan makar, Yusril menjawab tidak. Menurutnya, Menhan memahami bahwa penyadapan dan makar merupakan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum.

Menko Kumham Imipas terlibat menangani kasus tersebut karena menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan dan tindak pidana makar sesuai KUHP dan UU ITE.