KPAI Dorong Usia Pemilih Pemula dan Wajib KTP-el Diselaraskan Jadi 18 Tahun
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR mengintegrasikan norma pelindungan anak dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Caranya dengan menyelaraskan usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki KTP-el menjadi 18 tahun, serta menghapus status perkawinan sebagai syarat pemilih.
“Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” kata Anggota KPAI Sylvana Apituley saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11), dilansir ANTARA.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia. Menurut Sylvana, upaya tersebut penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis.
Batas Usia Masih 17 Tahun
Sylvana menjelaskan, kedua regulasi itu menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el.
“Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang ‘sudah atau pernah kawin’ berapa pun usianya,” ujarnya.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Menurutnya, penyelarasan usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih merupakan bentuk perlindungan agar anak terbebas dari mobilisasi dan kepentingan politik orang dewasa.
“Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” katanya.
Eksploitasi Politik Berulang
Sylvana menilai maraknya eksploitasi politik terhadap anak bukan sekadar insiden, melainkan pola yang berulang pada setiap pilkada, pemilu, hingga pembahasan RUU yang dianggap kontroversial.
KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi massa kampanye, anak sebagai bintang iklan dan juru bicara calon, hingga anak sebagai sasaran politik uang.
“Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada demonstrasi menolak RUU Pilkada pada Agustus 2024, sekitar 300-400 pelajar turun ke jalan dan 85 anak diamankan.

