Nama Listyo tercantum di SPDP. Kejaksaan belum menyatakan status nama-nama itu dalam kasus makar ini.
KEJAKSAAN Agung (Kejakgung) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) untuk kasus dugaan makar. Di SPDP itu, nama mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, tertulis di dalamnya.
SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026 itu dengan tegas mencantumkan keterangan dalam kolom tersangka/terdakwa, "Terlapor LISTYO SIGIT PRABOWO, Dkk".
Pasal yang dicantumkan antara lain Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP 2023; Pasal 20 huruf a hingga d; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) menyangkut dugaan tindak pidana makar.
Saat dikonfirmasi, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan pihaknya belum bisa menyatakan apa status sejumlah nama yang tercantum dalam kasus dugaan makar tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan hal itu masih menjadi ranah penyidik.
“Ini ranahnya masih penyidik. Coba tanyakan dulu pihak penyidik,” kata Anang melalui pesan singkat, Rabu (18/11/2026).
Saat ditanya soal pencantuman nama Listyo Sigit Prabowo dan pihak lain di kolom tersangka/terdakwa, ia meminta informasi itu dicek lewat sistem informasi Kejaksaan. “Cek lagi aja di CMS. Cek lagi apa statusnya,” ujarnya.
Geledah Rumah di Cipete
Sementara itu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11) malam. Rumah itu diduga digunakan sebagai posko oleh EHS, salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Rabu.
Menurut Susatyo, penggeledahan itu bagian dari penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak lain, yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.
Bareskrim sendiri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dalam kasus penyadapan itu, polisi telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.
Belum Ada Tersangka Baru
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Polri telah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan dan dugaan makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru.
“Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yusril meminta semua pihak memberi ruang kepada aparat untuk menuntaskan penyidikan, termasuk menelusuri aliran hasil penyadapan, pihak yang memanfaatkannya, dan tujuannya.
Pandangan Pakar
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Juanda, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi berkaitan dengan politik kekuasaan. Menurut dia, tindakan itu bisa bertujuan melemahkan presiden atau mengumpulkan informasi untuk kepentingan politik, termasuk Pilpres 2029.
Namun, Ketua Dewan Pembina DPP Peradi Maju itu menegaskan bahwa penilaiannya baru sebatas analisis hukum karena ia belum melihat alat bukti yang dimiliki penyidik. “Bahasa saya itu berpotensi ke arah makar,” katanya kepada Swara Indonesia Raya.
Juanda menduga ada pihak lain yang lebih berkuasa di balik penyadapan itu. “Menurut saya, tidak mungkin bermula dari empat tersangka ini,” ujarnya. Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan tersebut.
Ia juga mendesak penyidik membuka hasil penyidikan, termasuk motifnya, agar tidak berkembang spekulasi. “Jangan sampai kita menzalimi siapa pun,” katanya.
Juanda mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus dikedepankan, tetapi aparat diminta tidak ragu bertindak jika menemukan indikasi makar.

