Polda DIY Tetapkan 4 Tersangka Kericuhan 10 November
Para tersangka disangka melanggar Pasal 306 KUHP
KEPOLISIAN Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait demonstrasi 10 November 2026 di kawasan Malioboro yang berujung ricuh. Di sisi lain, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi tetap harus dijaga.
Plt Kabidhumas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari menjelaskan, tiga dari empat tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan. Satu tersangka lainnya adalah salah satu dari 157 orang yang diamankan setelah aksi unjuk rasa tersebut.
“Pascakerusuhan tanggal 10 November, Polda DIY telah menetapkan empat tersangka,” kata Novita, Rabu (18/11/2026) petang.
Tersangka berinisial MGYP ditahan sejak 11 November 2026. Tiga tersangka lain, yakni BPPS, ATTHS, dan SAY, ditahan pada 13 November 2026. Novita belum bersedia merinci status ketiganya.
Ketika ditanya apakah salah satu dari mereka mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), ia memilih tidak menjawab. “Mohon maaf, saya belum bisa menyebutkan,” ujarnya.
Para tersangka disangka melanggar Pasal 306 KUHP, yang melarang tanpa hak memasukkan, membuat, menguasai, membawa, menyimpan, hingga menggunakan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya. Mereka juga dijerat Pasal 307 KUHP, yang mengatur perbuatan serupa terhadap senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dengan pengecualian tertentu yang sah menurut hukum, adat, atau profesi.
Menurut Novita, penyidik masih mendalami penerapan pasal lain, yaitu Pasal 13 KUHP tentang pemufakatan jahat serta Pasal 15 dan/atau Pasal 17 KUHP, sesuai fakta penyidikan. Ia memastikan perkara ini ditangani secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Penyidikan, katanya, terus dikembangkan agar seluruh rangkaian peristiwa terungkap utuh.
Sebelumnya, Kapolda DIY, Irjen Langgeng Purnomo memaparkan peran keempat tersangka yang kini mendekam di Rutan Polda DIY. Menurut dia, ada tersangka yang membuat bom molotov, ada yang menyuruh menyerahkannya kepada pihak yang memakainya, dan ada pula yang membawanya.
Langgeng menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kantor Kalurahan Kepek, Wonosari, Gunungkidul. Ia menegaskan polisi tidak memandang siapa pun pelakunya. Menurutnya, bom molotov tersebut dipakai dalam kerusuhan di Kantor DPRD Provinsi DIY pada malam hari 10 November 2026.
Sultan: Silakan Demonstrasi, tetapi Beri Tahu Polisi
Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak ada alasan menghambat tumbuhnya demokrasi di Yogyakarta. Ia meminta pimpinan perguruan tinggi terus membangun komunikasi dengan mahasiswa agar aspirasi dapat disampaikan secara damai.
“Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan,” kata Sultan di Yogyakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa Malioboro berstatus kawasan strategis pertokoan dan berdekatan dengan Istana Negara, sehingga pengunjuk rasa tetap perlu memberi tahu polisi. Sultan juga bersedia membantu menjembatani komunikasi jika kampus menemui kendala dalam berkoordinasi.
Pada Senin (16/11) malam, Gubernur DIY menerima pimpinan 13 perguruan tinggi di DIY. Pertemuan itu membahas dinamika terkini sekaligus menjadi ruang dialog dan penguatan komitmen menjaga kedamaian Yogyakarta.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito menyebut upaya menjaga Yogyakarta harus dilakukan bersama tanpa mengorbankan demokrasi. “Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah,” katanya.
Arie menekankan bahwa menjaga suasana aman tidak boleh mencederai nilai demokrasi. Penyelesaian masalah, menurutnya, harus mengedepankan dialog dan pendekatan nonkekerasan, serta memastikan mahasiswa tetap terlindungi.
Dari UPN “Veteran” Yogyakarta, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Hendro Widjanarko mengatakan, kampusnya berkomitmen menjaga Yogyakarta tetap kondusif. Pihaknya mengimbau mahasiswa menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan. Kampus juga mengajak mahasiswa berdialog agar aspirasi mereka bisa dijembatani dan tetap sampai ke tujuan.
Hingga berita ini diturunkan, polisi belum merinci status tiga tersangka baru dan masih mendalami kemungkinan penerapan pasal tambahan.

