Silmy Karim: Pungutan Izin Tinggal WNA Sudah Ada Sebelum 2018
Mantan wamen Imipas Silmy Karim membantah terlibat apalagi menyuruh bawahannya melakukan pungutan tidak resmi. Silmy merasa dikriminalisasi.
MANTAN Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyebut pungutan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) sudah terjadi sebelum 2018. Itu jauh sebelum ia menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 2023-2024.
Silmy mengatakan hal itu berdasarkan kesaksian Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, Yohanes Sri Windarto, di persidangan. "Jadi di situ salah satu yang saya catat adalah sudah berlangsung dari sebelum 2018 bahkan," kata Silmy usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Ia membantah terlibat atau menyuruh bawahannya melakukan pungutan tidak resmi itu. Menurut Silmy, ia justru berupaya menghentikannya dengan meluncurkan modul lalu lintas orang asing (Molina) agar petugas tidak bertemu langsung dengan pengurus izin tinggal.
"Jadi tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, ya, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan, gitu. Dan di situ jelas sekali bahwa Molina yang saya luncurkan itu adalah untuk menghindari antara pertemuan petugas ya, dengan pemohon. Nah, ini kan salah satu prinsip yang paling penting yang tadi saya dapat," ujarnya.
Silmy juga merasa dikriminalisasi melalui serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT-nya supaya masyarakat tahu, gitu. Dan kemudian ujungnya menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa," tuturnya.
Didakwa Memeras Rp168,9 Miliar
Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total Rp168,9 miliar. Dari jumlah itu, ia disebut menerima Rp1,2 miliar.
Menurut jaksa, Silmy memaksa dengan mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian. Dokumen itu meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas (Itas), izin tinggal tetap (Itap), serta perubahan administrasi alih status (altus).
"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp168.972.869.901," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Jaksa menyebut pungutan itu dilakukan Silmy bersama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam dan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra. Turut disebut mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Perbuatan itu, kata jaksa, turut memperkaya orang lain. Saffar disebut memperoleh Rp500 juta dan Jaya Saputra Rp6.532.584.769. Tessar Bayu Setyaji disebut menerima Rp2.881.871.025 dan Bagus Bramantyo Rp4.245.542.862. Adapun Juniadi Sri Priambudi disebut memperoleh Rp16.307.366.374 dan Gusti Benardiansyah Rp50.965.111.560.
Didakwa Terima Gratifikasi Rp33,9 Miliar
Selain itu, Silmy didakwa menerima gratifikasi Rp33.941.119.000 (Rp33,9 miliar). Rinciannya uang Rp2,56 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,38 miliar.
"Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp31.381.119.000," kata jaksa.

