KOMISI III DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dalam rapat hari ini, Rabu (18/11/2026), Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) melaporkan hasil penyelesaian perumusan serta penyelarasan materi RUU tersebut.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas untuk merumuskan hasil pembahasan Panja terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Dalam prosesnya, Timus dan Timsin melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk menyesuaikan tata bahasa dan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca, maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson dalam rapat Komisi III DPR RI, Rabu.
Selain perbaikan redaksional, Timus dan Timsin juga melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi antarpasal, pengacuan pasal, serta ketentuan yang berkaitan dengan hasil pembahasan di tingkat Panja.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan materi dalam setiap pasal tidak saling bertentangan, menimbulkan perbedaan penafsiran, maupun menyebabkan ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya.
Timus dan Timsin turut menelusuri bagian penjelasan dalam RUU untuk disinkronisasikan dengan ketentuan dalam batang tubuh serta disesuaikan dengan seluruh hasil pembahasan Panja.

