JASA INFLUENCER: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
JASA INFLUENCER: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/9/2026). ANTARA/Rio Feisal

KPK Periksa Inspektur Daerah Klaten Terkait Suap BPK

Saksi Dinilai Mengetahui Dugaan Penyimpangan Laporan Keuangan Pemda Klaten.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Inspektur Daerah Klaten diperiksa sebagai saksi tersangka Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Inspektur Daerah Klaten untuk mendalami dugaan suap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengaku, KPK memeriksa Inspektur Daerah Klaten berinisial AS pada Senin (16/11/2026). 

"Ini berkaitan dengan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Klaten karena laporan keuangan ini tentunya berkaitan juga dengan salah satu klaster perkara Klaten. Yakni soal dugaan suap untuk melakukan dropping (penghapusan) temuan audit BPK," kata Budi dikutip ANTARA di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Budi, KPK menilai Inspektorat seharusnya mengetahui dugaan penyimpangan dalam laporan keuangan Pemkab Klaten. Sehingga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten berinisial HWI atau Hamenang Wajar Ismoyo.

“Inspektorat sebagai lembaga atau entitas yang punya tugas kewenangan untuk melakukan pengawasan di internal Pemerintah Kabupaten Klaten semestinya tahu terkait dengan dugaan penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan adanya kelebihan bayar, dan kemudian oleh Bupati dinegosiasikan kepada oknum di BPK untuk dilakukan dropping,” ujar Budi.

Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Klaten. KPK mengamankan Bupati Klaten HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka. Mereka disangkakan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.

KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi. Antara lain terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.