KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi menyeluruh pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar. KPK juga menyatakan selalu terbuka bagi konsultasi pencegahan korupsi, menanggapi pengakuan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad yang mengaku pernah berkonsultasi pada 2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (18/11/2026), mengatakan kedua kementerian perlu menelaah pengadaan yang sudah berjalan, dari perencanaan hingga pelaksanaan.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.
Pernyataan itu muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkap lima paket pengadaan jasa influencer di unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024, yang kini menjadi bagian Kemenbud. ICW juga menemukan tiga paket serupa di KKP selama 2025–2026. Total delapan paket itu bernilai Rp14,7 miliar dan dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Pengadaan tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, serta menghadirkan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, dalam sejumlah acara kementerian. ICW menduga pengadaan itu hanya mengarah pada satu penyedia sehingga menutup persaingan, dan menduga ada konflik kepentingan karena Raffi pejabat publik.
Terkait konsultasi, Budi menyatakan KPK pada ranah pencegahan selalu terbuka bagi siapa saja dan bersedia mendampingi pelaksanaan tugas maupun upaya pencegahan korupsi.
"KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal," ujarnya.
Sebelumnya, dalam video di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11), Raffi mengaku pada 2024 berkonsultasi dengan KPK soal kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lain. Menurut Raffi, KPK saat itu menyatakan aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan.
Raffi menyadari adanya etika, kepatutan, dan kepercayaan publik terhadap jabatannya yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Ia menyampaikan hal itu setelah meminta maaf kepada publik atas polemik pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek dan KKP selama 2024–2026.
