Habiburokhman Sampaikan 10 Poin Pembahasan RUU Perampasa Aset
Habiburokhman Sampaikan 10 Poin Pembahasan RUU Perampasa AsetSwara Indonesia Raya/Wildan Adil Hilba

DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utamanya

Pembahasan Telah Dilakukan Terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Diterbitkan pada: 

PANITIA Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah merampungkan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembahasan telah dilakukan terhadap 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam laporan Panja pada rapat pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR RI dan secara khusus oleh Komisi III DPR RI melalui rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 5 November 2026, Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang jumlahnya 397,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan, selama pembahasan Panja juga menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat maupun para ahli. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkaya substansi RUU agar menghasilkan regulasi yang partisipatif dan berkeadilan.

Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan 10 pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Berikut rinciannya:

Prinsip dan asas hukum perampasan aset
Pengaturan judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam mekanisme perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Perluasan ruang lingkup tindak pidana
Mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.

Ancaman pidana terhadap pelaku tetap berlaku
Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati.

Prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana
Mengatur pembagian kewenangan dan tahapan hukum acara, mulai dari penelusuran aset, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik
Menjamin perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

Pengembalian aset kepada korban tindak pidana
 Mengoptimalkan upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Pengelolaan aset hasil tindak pidana
Mengatur tugas dan kewenangan badan yang kompeten dalam mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengawasan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset
Mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaannya oleh badan independen.

Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan
 Memastikan mekanisme perampasan aset tidak menjadi sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
 Mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.